NEWS
Salin Artikel

Izin Amdal Dianggap Salah Satu Perda yang Menghambat Investasi

Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro saat ditemui seusai diskusi terbuka bertajuk "Unpad Memberi Manfaat: Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020), mengatakan, hambatan itu di antaranya pungutan dari daerah untuk amdal.

"Yang sering dikeluhkan berdasarkan dari survei laporan seperti masalah pajak sudah ada (kebijakan pusat), kemudian ada lagi pungutan (di daerah). Pungutan itu bertentangan karena menyebabkan biaya jadi tinggi," kata Umar, Kamis siang.

Umar mengatakan, pungutan kepada pengusaha yang akan melakukan investasi di daerah seharusnya tidak perlu ada.

Sebab,  pemerintah pusat sudah memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah lewat pemasukan dari pajak.

"Kalau kemudian pemerintah daerah harus dapat bagian, sudah ada mekanisme dalam alokasi belanja daerah dan juga ada dana alokasi khusus (DAK)," bebernya.

Peraturan di daerah lain yang dinilai menghambat investasi adalah soal izin amdal.

Menurut Umar, izin amdal seringkali digunakan pemerintah daerah untuk memperlambat proses investasi.

Untuk itu, lewat RUU  Omnibus Law, pengurusan izin amdal diharapkan bisa lebih mudah.

"Bukannya ingin menghilangkan amdal. Tetap ada amdal hanya disinkronisasikan. Jangan amdal dijadikan daerah membuat peraturan yang sebetulnya memperlambat proses itu (investasi)," bebernya.

Umar memastikan, saat ini RUU yang sudah dirancang eksekutif sudah diserahkan ke legislatif untuk selanjutnya dibahas.

"RUU sudah diberikan presiden ke DPR yang akan dibahas setelah reses," akunya.

Umar menambahkan, dalam Omnibus Law, banyak pihak yang mempermasalahkan terkait RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Paling banyak kiritik itu soal Ciptaker dan hubungan pemerintah daerah ke pusat," jelas dia.

Namun demikian, Umar memastikan bahwa RUU Omnibus Law belum final.

Sebab, masih ada sejumlah langkah hingga akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU.

Umar membantah bahwa pembentukan RUU Omnibus Law ini dianggap terburu-buru.

Menurur dia, pembahasan sejenis sudah dimulai dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, pembahasan masih dalam tahapan Perpres.

"Sudah mulai dibentuk sejak zaman Pak SBY, tapi untuk istilah Omnibus Law memang kami juga baru dengar dua tahun ke belakang," tandasnya.

Unpad kaji Omnibus Law

Universitas Padjajaran (Unpad) mendukung Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja jika undang-undang tersebut mampu menyejahterakan rakyat dan mendukung perekonomiam bangsa.

Agar RUU Omnibus Law terutama terkait dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, Universitas Padjadjaran (Unpad) berupaya menggali masukan dari akademisi dalam misi menyempurnakan Undang-Undang Sapujagat tersebut lewat diskusi terbuka bertajuk 'Unpad Memberi Manfaat : Aspirasi Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja'.

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan, RUU Cipta Lapangan Kerja yang saat ini akan segera dibahas oleh DPR RI memang dibutuhkan oleh negara.

Pasalnya, dengan undang-undang ini nantinya akan mempertegas payung hukum dan juga kepastian hukum di dalam dunia investasi di Indonesia.

"Kita senang keterwakilan hadir di sini untuk membicarakan, membahas khususnya tentang isu-isu khusus di balik RUU Omnibuslaw Ciptaker. Kami dari Unpad berharap betul kita bisa menghasilkan aspirasi yang tidak mementahkan RUU itu tapi justru  menyempurnakan," imbuh Rina.

Rina menambahkan, dengan RUU Omnibus Law, sangat memungkinkan untuk menciptakan iklim ekonomi yang dinamis dengan mengintegrasikan kebijakan dari level pusat hingga daerah.

"Kita tahu Indonesia harus terus maju dan tumbuh apalagi kalau ingin pertumbuhan 6 persen, investasi harus besar," tuturnya.

Dengan diskusi ini, Rina berharap rumah hukum bagi kebijakan yang akan diterapkan bisa terbentuk dengan baik tanpa harus mementahkan kembali RUU Omnibus Law.

"Harus ada kepastian hukum dengan baik agar agenda dalam RUU berjalan dengan baik," jelas dia.

Selain itu, Unpad juga, menurut dia, sebagai instansi pendidikan berkewajiban untuk memasilitasi seluruh pemangku kepentingan agar bisa membedah bagaimana alur pikir dari hukum yang akan dibentuk, sehingga pada akhirnya RUU tersebut bisa disimpulkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan iklim investasi di Indonesia.

"Yang paling utama, bisa menyempurnakan dan mengeliminasi apa yang dikhawatirkan," tandasnya.

https://regional.kompas.com/read/2020/03/05/16504311/izin-amdal-dianggap-salah-satu-perda-yang-menghambat-investasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.