Umrah Ditangguhkan, Khofifah: Kami Upayakan Tidak Ada Pihak Dirugikan

Gubernur akan memastikan, komunikasi terus terjaga antara pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan umrah.

"Kami semua mengupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kondisi ini," kata Khofifah.

Untuk itu, dirinya akan menjaga komunikasi pihak terkait dengan Kedutaan Besar Arab Saudi, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Ditjen Imigrasi, maskapai penerbangan dan provider visa di Arab Saudi.

Khiofifah juga meminta semua penyedia jasa layanan ibadah umrah berkoordinasi dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Jasa layanan ibadah umrah diharuskan melaporkan data jumlah calon jemaah umrah yang terdaftar.

Data mencakup berapa banyak calon jemaah yang mendapatkan visa, tiket maupun yang belum mendapatkannya sama sekali.

Calon jemaah yang sudah terdaftar atau yang akan berangkat tidak perlu melakukan pembatalan.

"Tetapi melakukan penjadwalan ulang waktu keberangkatannya yang disesuaikan dengan jadwal yang tersedia di Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing," katanya.

Calon jemaah yang ditangguhkan keberangkatannya tetap dalam pantauan lembaga otoritas.

Hal itu salah satunya ditunjukkan dari surat edaran AMPHURI untuk menangguhkan sementara waktu keberangkatan calon jemaah.

Penangguhan dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan wabah virus corona yang semakin meluas.

Khofifah meminta seluruh pihak menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi.

Menurut Khofifah, kebijakan itu merupakan sebuah upaya proteksi bersama.

Keputusan tersebut diyakini telah melalui pertimbangan demi melindungi seluruh jemaah umrah dari kemungkinan penyebaran virus corona.

"Saya berharap kita semua menghormati keputusan ini sebagai upaya proteksi bersama. Kita harus menghormati pertimbangan-pertimbangan strategis yang dilakukan pemerintah Arab Saudi," katanya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Surabaya, Ghinan Salman | Editor: Robertus Belarminus)