Gubernur NTB: Kemiskinan Tak Bisa Turun Tanpa Industrialisasi

KOMPAS.com - Gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansayah, angkat bicara menanggapi kritikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, soal tingginya angka kemiskinan di daerahnya.

Menurutnya, tingginya angka kemiskinan tersebut sulit ditekan jika tidak ada industri di suatu daerah.

"Teori standar, tidak mungkin menurunkan kemiskinan tanpa industrialisasi," kata Zul usai mendampingi Wapres mengunjungi Bazar Mandalika, Kamis (20/2/2020).

Dikatakan, selama ini berbagai upaya sudah berusaha dilakukan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Hanya saja, untuk melakukan pengembangan industri di daerah tersebut tidak semudah mengembalikan telapak tangan.

Karena itu, diakui memang memerlukan proses panjang untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat terkait pentingnya industrialisasi.

"Industrialisasi itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, butuh ada proses-proses," kata Zul.

Selain itu, penilaian terkait standar kemiskinan tersebut, lanjut Zul, juga tergantung dari indikator yang digunakan.

Karenanya, ia curiga jika standar terkait kemiskinan itu dinaikan justru angka kemiskinan semakin tinggi.

"Jadi tergantung pada indikator menilai orang miskin. Jadi, kalau misalnya indikator dinaikkan sedikit, jangan-jangan jauh lebih banyak," kata Zul.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengkritik tingginya angka kemiskinan dan stunting di NTB.

Pasalnya, dari data yang tercatat angka kemiskinan maupun stunting di daerah tersebut jauh lebih tinggi jika dibanding dengan rata-rata nasional.

“Tugas kita juga untuk menurunkan angka kemiskinan, saya baca angka kemiskinan NTB masih di atas angka kemiskinan nasional, kalau nasional itu 9 koma, kalau NTB Itu masih 14 koma,” ujar Ma’ruf saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/2/2020).

Sedangkan untuk stunting, kata Amin, di NTB masih berada di angka 33 persen.

Padahal, rata-rata nasional angka stunting pada balita sudah mencapai angka 27,67 persen.

Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur NTB untuk lebih serius dalam melakukan upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerahnya.

Mengingat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, angka stunting ditargetkan bisa turun hingga 12 persen.

Penulis : Kontributor Lombok Tengah, Idham Khalid | Editor : Abba Gabrillin, Setyo Puji