Gubernur Kaltim Klarifikasi Pernyataannya soal Hentikan Pembangunan Ibu Kota Baru

Menurut Isran, penjelasan itu adalah jawaban atas kekhawatiran sebagian kecil masyarakat soal pemindahan ibu kota negara akan merusak lingkungan.

Isran memastikan pembangunan ibu kota negara tak akan merusak hutan.

“Kami mendukung pembangunan ibu kota negara yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur," demikian Isran Noor melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (7/2/2020).

Isran menegaskan semua pemangku kepentingan sudah mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Jadi, tidak ada sedikit pun yang merisaukannya.

Sebelumnya, Isran Noor mengatakan, akan menghentikan pembangunan ibu kota negara jika merusak hutan.

Komitmen tersebut dia sampaikan saat pertemuan bersama Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (3/2/2020).

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan," ungkap Isran saat ditemui usai pertemuan di kantor Gubernur, Senin.

Isran menegaskan, menjaga lingkungan adalah hal penting untuk keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan Pemerintah Provinsi Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional.

"Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim," ucap dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi yang ditunjuk yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dua wilayah itu bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektar dan hutan konservasi Bukit Soeharto 67.776 hektar.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya.

Rencananya, ada 40.000 hektar lahan dijadikan kawasan induk ibu kota baru.