7 Fakta Baru Penggerebekan PSK di Padang, Ada Nama Andre Rosiade di Kuitansi Pemesan hingga PHRI Tempuh Jalur Hukum

KOMPAS.com - Kasus penggerebekan PSK online dan mucikarinya di sebuah hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Minggu (26/1/2020) lalu, yang dilakukan polisi bersama anggota DPR RI Andre Rosiade terus menuai polemik.

Kalangan perhotelan Sumbar yang diwakili Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar tidak terima dengan kegiatan yang dilakukan oleh Andre.

Menurut Ketua PHRI Sumbar, Maulana Yusran, aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.

Maka dari itu, pihaknya berencana menempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

Tak hanya itu, PHRI Sumbar dan Women's Crisis Center Nurani Perempuan berencana akan melaporkan polisitisi Gerindra tersebut ke Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD).

Selain itu, di media sosial beredar kuitansi pemesanan kamar hotel 606 dan 608 yang merupakan lokasi penggerebekan itu.

Kuitansi itu atas nama Andre Rosiade yang diketik dan garis miring Bimo yang ditulis dengan pena.

Menanggapi hal itu, Andre membantah telah memesan kamar hotel 606 dan 608 tersebut.

Bahkan, Andre pun mempersilakan jika ada pihak yang ingin melaporkannya ke MKD DPR terkait penggerebekan PSK yang ia lakukan.

Berikut ini fakta baru selengkapnya yang Kompas.com rangkum

Di media sosial beredar kuitansi pemesanan kamar hotel 606 dan 608 yang merupakan lokasi penggerebekan PSK dan mucikarinya.

Kuitansi itu atas nama Andre Rosiade yang diketik dan garis miring Bimo yang ditulis dengan pena.

Andre mengaku tidak mempersoalkan beredarnya kuitansi itu, Namun, dirinya membantah telah memesan kamar hotel 606 dan 608 tersebut.

"Ini tidak benar saya yang memesan kamar tersebut. Saya tidak pernah datang ke resepsionis dan membayar," katanya yang dihubungi Kamis, (6/2/2020).

Andre menyebutkan, orang yang memesan kamar itu adalah stafnya yang bernama Bimo, di mana saat itu Partai Gerindra Sumbar sedang ada acara penyampaian visi dan misi calon gubernur.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Maulana Yusran mengatakan, beredarnya kuitansi kamar hotel 606 dan 608 itu karena pihak pemesan tidak melakukan permintaan untuk dirahasiakan.

"Pemesan tidak pernah melakukan permintaan untuk dirahasiakan sehingga bisa saja ini keluar ke publik," kata Maulana.

Menurut Maulana, pemesanan tersebut bisa saja melalui ajudan Andre Rosiade sehingga tertulis garis miring Bimo.

Maulana mengatakan, aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.

Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Selain itu, karena kita dirugikan tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.

Maulana mengatakan, selain akan menempuh jalur hukum, pihaknya juga berencana akan melaprokan Andre ke MKD karena tindakan yang merusak nama hotel.

Hal senada dikatakan Plt Direktur Women's Crisis Center Nurani Perempuan, Rahmi Merry Yanti, yang juga akan berencana melaporkan Andre ke MKD.

Pasalnya, ia menduga adanya penjebakan dalam kasus penggerebekan PSK online itu.

"Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan tim advokasi untuk melihat peluang apakah ada jalur hukum yang bisa ditempuh untuk menjerat Andre," kata Rahmi yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Aksi penggerebekan yang dilakukan polisi dan anggota DPR RI Andre Rosiade di sebuah hotel berbintang di Kota Padang, terhadap PSK online dan mucikarinya tidak pernah meminta izin ke manajemen hotel.

Dalam penggerebekan itu, kata Maulana, polisi ataupun pihak Andre yang melakukan aksi itu tidak pernah meminta izin ke manajemen hotel.

"Tidak ada minta izin, padahal hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," jelas Maulana.

Manajemen Hotel Kryad Bumi Minang, Padang, Sumbar, merasa sangat dirugikan dengan aksi penggerebekan tersebut.

"Kami ini korban, tentu akan ada respons dari kami, dan semuanya kami serahkan ke Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar," kata General Manager Hotel Kryad Bumi Minang, Fadjri yang dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2020).

Fadjri mengatakan, jika PHRI menempuh jalur hukum, pihaknya sudah menyiapkan segala dokumentasi hingga rekaman CCTV untuk membuka tabir kejadian sebenarnya.

Namun, hingga kini manajemen hotel masih menunggu langkah yang diambil PHRI dalam kasus tersebut.

"Jadi kita tunggulah dari PHRI. Seandainya manajemen hotel sudah menganggap langkah PHRI sudah cukup kita sudahi juga. Kita kan punya manajemen juga," katanya.

Andre mempersilakan jika ada pihak yang ingin melaporkannya ke MKD DPR terkait penggerebekan PSK yang ia lakukan pada Minggu (26/2/2020) lalu.

"Silakan saja, kalau ada yang melaporkan saya, bagi saya itu risiko perjuangan ya, saya hanya melaksanakan amar ma'ruf nahi mukar, sesuai dengan aspirasi masyarakat," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Apabila ada pihak yang melaporkannya, kata Andre, ia siap hadir memberikan keterangan jika MKD DPR memutuskan memanggilnya terkait kasus penggrebekan itu.

"Kalau pun di MKD tentu saya akan datang, inilah risiko perjuangan, insya Allah saya hadir. Saya sudah mendengar pak sekjen dan fraksi saya sebagai kader Partai Gerindra akan taat loyal," ujarnya.

Sumber: KOMPAS.com (Kontributor Padang, Perdana Putra, Haryati Puspa Sari | Editor: Farid Assifa, Aprilia Ika, Icha Rastika)