Aksi Protes Warga Natuna, Desak Menkes "Ngantor" di Ranai hingga Bakar Ban

KOMPAS.com - Pemeriksaan 245 warga negara Indonesia (WNI) di Bandara Hang Nadim, Batam, telah usai.

Setelah itu, ratusan WNI tersebut diterbangkan ke Natuna untuk menjalani karantina selama 14 hari.

Namun, hal itu ternyata menuai protes sejumlah pihak masyarakat di Natuna.

Salah satunya dari Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti. Dirinya menjelaskan, fasilitas di daerahnya sangat terbatas.

Ngesti mengkhawatirkan jika warganya akan terjangkit virus corona tersebut.

Selain itu, sejumlah warga turun ke jalan dan mendesak pemerintah memperhatikan nasib warga di sekitar lokasi karantina para WNI dari Wuhan.

Mereka juga mendesak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk berkantor di Rinai

Baca fakta lengkapnya berikut ini:

Menurut Ngesti, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait daerahnya dijadikan sebagai isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Keputusan memilik Natuna sebagai tempat karantina bagi 245 WNI dari Wuhan dianghap sepihak oleh Wabup Ngesti.

Ngesti mengatakan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.

Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Oleh karena itu, kata Ngesti, Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat.

Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya.

Sebagian warga Natuna sempat menolak kebijakan pemerintah pusat yang memilih Natuna menjadi lokasi karantina.

Warga menggelar orasi di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.

Menurut Wan Sofyan, salah satu tokoh masyarakat Ranai, menjelaskan, apapun alasannya, mereka tetap tidak mau menerima WNI dari Wuhan yang akan dikarantina di Natuna.

"Saya yakin tidak ada daerah yang mau, jika daerahnya dijadikan sebagai lokasi karantina warga dari lokasi penyebaran virus mematikan," kata Wan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (1/2/2020).

Hingga hari Minggu, (2/2/2020), gelombang aksi warga menolak Natuna jadi lokasi karantina terus berlanjut.

Bahkan, aksi warga tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban oleh beberapa warga dan blokir jalan jalan menuju bandara.

Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi, warga memiliki enam tuntutan kepada pemerintah pusat, antara lain adalah meminta 254 WNI dirawat di KRI milik TNI.

Lalu, warga juga mendesat Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga, karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," kata Haryadi saat ditemui, Minggu (2/2/2020).

(Penulis: Kontributor Batam, Hadi Maulana | Editor: Abba Gabrillin, Khairina, Candra Setia Budi)