Sampaikan 6 Tuntutan, Warga Natuna Minta Menkes Berkantor di Ranai

Apalagi, warga yang dievakuasi dari China tersebut dikarantina di Kabupaten Natuna.

Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.

Enam tuntutan tersebut yakni, masyarakat Natuna meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga, karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," kata Haryadi saat ditemui, Minggu (2/2/2020).

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Hal itu untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Natuna.

Kemudian, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna.

"Saat ini tidak fisiknya saja yang kena, namun mentalnya juga kena terkait kegiatan ini," kata Haryadi.

Selanjutnya, masyarakat Natuna meminta agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Hal ini sebagai bentuk jaminan keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

"Contohnya apa yang terjadi saat ini, warga Natuna resah dan ketakutan, karena memang tidak tahu terkait rencana karantina ini," kata Haryadi.

Terakhir, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

"Bisa saja kami, masyarakat Natuna meminta mundur dari jabatannya seluruh pejabat natuna yang kami anggap tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak warganya," kata Haryadi.