Gerakan #SaveBabi, Warga Tuntut Ganti Rugi atas Babi yang Mati di Sumut

Di tempat itu, mereka memulai satu gerakan dengan judul #SaveBabi.

Gerakan tersebut pernah disinggung Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap beberapa hari yang lalu di hadapan wartawan di kantornya di Jalan Gatot Subroto, Medan.

Pertemuan ini sendiri merupakan bentuk protes terhadap rencana Pemprov Sumut yang berencana memusnahkan seluruh babi di Sumut setelah merebaknya demam babi afrika (african swine fever/ASF).

Ketua gerakan #SaveBabi, Boasa Simanjuntak mengungkapkan, masyarakat Batak dan pecinta babi di Sumut dengan tegas menolak rencana itu karena babi memiliki kedaulatan tersendiri dalam hidup orang Batak, terutama dalam urusan adat.

"Dalam urusan adat, babi tidak bisa digantikan dengan hewan lain. Ini bukan perkara main-main," katanya saat pidato.

Saking sakralnya ternak babi, lanjut dia, bisa terjadi pertengkaran antarkeluarga jika ada satu pihak yang tak mendapat bagian dari ekor babi. Itu baru bagian ekor, belum lagi dengan urusan lain yang lebih esensial.

Dia menyayangkan pemerintah juga dinilai lalai dalam penetapan status penyakit yang menyebabkan kematian puluhan ribu babi di Sumut.

Sebelumnya, pemerintah yakin bahwa kematian babi disebabkan virus kolera babi. Lalu kabar terakhir disebut karena ASF.

"Ini menandakan kalau pemerintah sepele. Tidak melalui penelitian yang mendalam. Masyarakat yang jadi bingung," katanya.

Kematian puluhan ribu babi di Sumut ini sudah membawa dampak buruk terhadap perekonomian warga.

Dalam pertemuan itu, banyak warga atau peternak yang mengeluh karena babi mereka habis. Padahal beternak babi merupakan sumber penghasilan utama mereka.

Rencananya, pada 3 Maret mendatang, mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut.

Rencana ini sudah dimatangkan, tinggal eksekusi.

Tuntutan utama mereka adalah mendesak pemerintah segera mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah ASF, selain pemusnahan.

Selain menggelar aksi damai, tim pengacara juga telah dibentuk. Tim ini yang nanti akan menjalankan upaya hukum melalui class action. Jalur hukum ini ditempuh untuk meminta ganti rugi terhadap babi-babi yang sudah mati.

“Kita tidak bisa tinggal diam. Babi-babi yang sudah mati itu harus ada ganti ruginya. Pemerintah jangan hanya menyuruh kami menguburkan babi, tetapi harus ada gantinya. Entah itu bibit,” kata Sekretaris Panitia, Hasudungan Siahaan.

Dalam pertemuan yang berlangsung dari siang hingga sore ini, banyak pihak dari berbagai daerah dilibatkan.

Mulai dari akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat Batak juga banyak terlibat.

Mereka mengkritik langkah pemerintah dari segala sisi, kemudian menarik kesimpulan bahwa sejauh ini pemerintah gagal dalam menangani masalah kematian babi di Sumut.

Bantah musnahkan babi

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara, Azhar Harahap menegaskan tidak akan ada pemusnahan ternak babi di Sumatera Utara (Sumut) terkait kasus babi mati yang disebabkan virus hog cholera (kolera babi) dan African swine fever (ASF/demam babi afrika).

Hal tersebut disampaikannya karena adanya "riak" di masyarakat yang menyebut bahwa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengeluarkan pernyataan untuk memusnahkan ternak babi. 

Dalam konferensi pers yang digelar kantornya pada Jumat petang (17/1/2020), Azhar yang baru tiba dari Jakarta mengatakan, ia menerima menerima undangan bahwa hari Selasa nanti, akan ada gerakan masyarakat #SaveBabi yang di dalamnya menyebutkan, "untuk menyikapi rencana pemusnahan ternak dan babi di Sumut". 

"Pak Gubernur tidak pernah mengeluarkan statement ternak babi di Sumut ini. Statement Pak Gubernur, selama saya dampingi ternak babi di Sumut tidak akan dimusnahkan," katanya.

Azhar menambahkan, di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan, tidak dibenarkan menyakiti hewan.

"Di situ mengatakan tidak dibenarkan melakukan stamping out (pemusnahan) terhadap hewan yang kena penyakit. Jadi tidak benar Gubernur mengatakan mau memusnahkan ternak babi di Sumut. Jangan diprovokasi seperti itu, kasihan rakyat," katanya.