KPK Ketemu Panglima TNI soal Dugaan Korupsi PT Asabri, Ini Hasilnya

Dari koordinasi tersebut, Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengungkapkan diketahui bahwa kasus ini tidak melibatkan prajurit TNI.

Prajurit TNI dan anggota Polri hanya sebagai nasabah, bukan sebagai pengelola. Pengelolanya adalah pihak swasta atau pihak luar.

“Katanya panglima TNI, itu memang asuransi perumahan bagi anggota TNI dan Polri. TNI-Polri dalam hal ini, jika memang benar ada kejahatan, mereka sesungguhnya adalah korbannya,” ungkapnya di sela acara pengukuhan guru besar hakim agung MA Hary Djatmiko di Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Rabu (15/1/2020).

Dia menambahkan, tujuan dari program dan pembentukan Asabri ini adalah untuk membantu para prajurit TNI mendapatkan rumah sejak tahun 80-an.

“Bahkan banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah. Kan itu sebenarnya asuransi untuk punya rumah ya," ucapnya.

Ghufron menilai, kerugian negara dari kasus asuransi Asabri lebih besar dari kasus asuransi Jiwasraya. KPK sendiri tidak akan mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya.

“Kejaksaan Agung menangani Jiwasraya, kami sifatnya saling menghormati, apa yang sudah dilakukan secara profesional oleh pihak lain, kami hormati,” pungkasnya.

Tunggu audit BPK

Selain dengan Panglima TNI, KPK juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini, KPK sedang menunggu hasil audit BPK.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan BPK untuk menangani kasus Asabri," tambah Ghufron.

Menurut dia, hasil audit BPK akan menjadi modal dasar KPK untuk bergerak. 

"Hari ini (Rabu) internal BPK sedang rapat koordinasi dan hasilnya akan disampaikan kepada kami. Mungkin nanti sore atau besok (Kamis)," tutur mantan dekan Fakultas Hukum Unej ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD mengungkapkan indikasi korupsi di Asabri dengan total nilai kerugian hingga Rp 10 triliun. Selain itu, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.