MRP Dukung TNI Dilibatkan Dalam Pembangunan Trans Papua

Hal tersebut dilakukan, karena di beberapa titik pembangunan kerap terjadi gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Merespons rencana tersebut, Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan bahwa hal itu merupakan solusi yang tepat untuk mempercepat pembangunan di Papua.

"Dalam hal ini positif sekali, kita setuju supaya cepat tercapai," ujar Ketua MRP Timotius Murib saat ditemui di Jayapura, Senin (9/12/2019).

Namun, ia juga mengingatkan bahwa apabila rencana tersebut jadi dilakukan, pemerintah harus memproteksi hak masyarakat setempat.

Menurut dia, satu-satunya harta milik masyarakat Papua yang tinggal di daerah terisolir hanya berupa tanah yang bisa saja akan digunakan untuk pembangunan Trans Papua.

"Hanya jangan sampai pelaksanaan pekerjaan itu mengabaikan kepentingan atau hak-hak dasar orang Papua. Salah satu contoh hak-hak dasar itu adalah tanah yang akan menjadi hal yang penting dan harus kita lindungi," kata Timotius.

Menurut Timotius, catatan tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Jangan sampai hak-hak dan kekayaan daerah mereka hilang, ini yang harus diawasi dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," tutur Timotius.

Sebelumnya, pembangunan Jalan Trans Papua sejak akhir 2018 hingga 2019 kerap terhambat karena adanya gangguan keamanan dari KKB.

Untuk mengejar target terhubungnya seluruh jalur tersebut pada 2020, muncul wacana TNI akan dipercaya mengerjakan Trans Papua di sejumlah titik rawan.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura Osman Marbun menjelaskan, pada 2019, TNI sudah digunakan untuk mendukung pembangunan ruas Jalan Wamena Jayawijaya -Mbua (Nduga).

"Itu kemarin kerja sama antara kontraktor yang sudah bekerja, kemudian masuk TNI untuk mendukung keamanan," kata Osman.