Walkot Semarang Dukung Program Pemberantasan Korupsi di Jateng

Hal tersebut dibuktikannya saat menandatangani Pedoman Kerja dan Launching Forum Kerja Sama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (10/10/2019).

Hendi mengatakan, dirinya mengapresiasi lahirnya inovasi program anti korupsi dalam skala Jateng tersebut.

Maka dari itu, ia menegaskan siap mendukung kesuksesan program itu dan siap mengawal dari Kota Semarang.

"Ini adalah sebuah semangat bersama. Semarang sebagai bagian dari Jateng wajib memaknainya dan mendukung kesuksesan program yang telah lahir ini," ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Hendi bercerita Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah menjalankan sejumlah program sejenis, antara lain kanal pengaduan Lapor Hendi dan call center 112.

Hendi menilai, program tersebut bisa sejalan dan diintegrasikan dengan program kanal pengaduan korupsi di tingkat Jateng tersebut.

"Ini menjadi PR Kota Semarang," lanjut Hendi.

Hendi juga mewajibkan para pejabat di lingkungan Pemkot Semarang untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Tak hanya itu, Hendi pun membentuk tim sapu bersih pungutan liar, menerapkan perijinan online, pengadaan lelang secara online lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembayaran PBB melalui sistem online, serta pengurusan administrasi kependudukan secara online.

Dalam dunia pendidikan, Hendi telah memasukkan pendidikan karakter anti korupsi sebagai kurikulum pembelajaran sejak dini.

"Komitmen pencegahan korupsi ini sekaligus sebagai upaya perwujudan good governance dan peningkatan pelayanan di Semarang", tutur Hendi.

Sebagai informasi, kanal pengaduan untuk tindakan korupsi di Jateng bisa diakses melalui www.laporkorupsijateng.id.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan praktik korupsi di wilayah kerjanya.

"Kita semua punya tanggung jawab. Masyarakat bisa melaporkan apa yang terjadi atau indikasi korupsi, dan bisa kita tangani bersama,” terang Ganjar.