Diketahui, Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam adalah anak kedua Neni. Andi yang masih berusia 34 tahun terpilih dengan suara terbanyak 4.640 dan dilantik pada Jumat (4/10/2019).
Neni mengatakan, pengambilan keputusan di DPRD bersifat kolektif kolegial sehingga meminimalisir potensi konflik kepentingan di antara mereka ketika mengemban jabatan masing-masing.
"Jadi enggak intervensi apapun," ungkap dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (5/10/2019).
Neni menegaskan, fenomena hubungan keluarga duduk dijabatan publik bukan hal baru dan tidak hanya di Kota Bontang.
Misalnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur juga di beberapa daerah lain.
Di daerah-daerah itu, ada suami istri dan anak duduk sebagai kepala daerah dan ketua DPRD.
"Di Bontang kebetulan saya wali kota. Anak saya ketua DPRD Bontang. Enggak masalah," kata dia.
Fenomena itu lahir dari hasil proses demokrasi. Masyarakat memilih secara langsung baik kepala daerah maupun perwakilan di DPRD.
Neni menjelaskan fenomena ini pernah terjadi ketika suaminya, Sofyan Hasdam menjabat sebagai wali kota Bontang 10 tahun lalu. Kala itu, dirinya menjabat sebagai ketua DPRD Bontang.
"Enggak ada masalah. Saya dulu ketua DPRD, suami saya (Sofyan Hasdam) wali kota. Enggak ada hal yang istimewa," kata dia.
Justru dengan hubungan kekeluargaan, terjalin kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif menjaga pemerintah yang baik.
"Tidak ada istri yang ingin suaminya celaka. Karena itu fungsi pengawasan lebih ketat," tuturnya.
Hal yang sama terjadi pada dirinya dan anaknya.
"Saya pikir anak saya tidak ingin saya celaka. Saya juga tidak ingin anak saya celaka. Apalagi di era keterbukaan informasi seperti ini kita harus transparan. Insya Allah dengan kolektif kolegial tidak ada yang dipermasalahkan," sambung Neni.
Disinggung soal fungsi pengawasan oleh lembaga yang dipimpin sang anak, Neni memastikan berjalan baik. Karena, bukan hanya satu-satunya anaknya sebagai ketua DPRD.
Ada wakil ketua lain dan 25 anggota DPRD Bontang memasang mata atas jalannya pemerintahan Kota Bontang.
"Sudah pasti pengawasan jalan. Tidak hanya Andi Fais sendiri, ada wakil-wakilnya. Ada 25 anggota DPRD Bontang melakukan pengawasan yang baik ke pemerintah kota," jelasnya.
Begitu juga dengan pengawasan pengelolaan APBD. Semua sistem penganggaran sudah berbasis online. Akses itu terbuka untuk umum.
"Semua alokasi anggaran bisa terlihat. Jadi kita serba transparan. Sekarang zaman bukan main-main. Zaman berprestasi, raih cita-cita, insya Allah kita profesional," tutup Neni.
https://regional.kompas.com/read/2019/10/05/18130661/ketua-dprd-anaknya-sendiri-walkot-bontang-jamin-tak-ada-intervensi