Demo, Ribuan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Kalsel

Mengusung tema "Karhutla Merajalela, Rakyat Menderita" mahasiswa menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel serius menangani kebakaran hutan dan lahan, agar tidak lagi menimbulkan kabut asap.

Sambil berorasi, mahasiswa yang tiba di depan kantor gubernur meminta Gubernur Kalsel Syahbirin Noor menemui mereka untuk mendengarkan 5 tuntutan yang dibawa mahasiswa.

"Kami minta Gubernur untuk menemui kami," teriak salah satu mahasiswa yang berorasi menggunakan pengeras suara.

Mahasiswa menuding, Pemprov Kalsel tak becus menangani kebakaran hutan dan lahan.

Hal tersebut terbukti selama 2 bulan terakhir, masyarakat Kalsel belum terbebas dari bencana kabut asap.

"Kita datang untuk mempertanyakan keseriusan Gubernur menangani karhutla. Di luar sana, Kalsel dianggap tidak parah, padahal orang Kalsel sudah menderita karena kabut asap," papar koordinator aksi Gulam Raeza saat berbicara melalui pengeras suara.

Kedatangan mahasiswa di Kantor Gubernur Kalsel mendapat hadangan puluhan aparat kepolisian dari Polres Banjarbaru.

Polisi meminta agar mahasiswa bersabar, karena Gubernur Kalsel bersedia menemui pengunjuk rasa.

Setelah berorasi selama 30 menit, Gubernur Kalsel Syahbirin Noor keluar menemui mahasiswa.

Menurut Syahbirin, penanganan karhutla, tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga semua pihak harus terjun secara bersama-sama.

"Sekarang ini pemadaman terus dilakukan. Bahkan kami bekerja sampai subuh, dan para pelaku pembakar lahan juga sudah banyak yang ditangkap," ujar Syahbirin di hadapan ribuan mahasiswa.

Syahbirin juga membeberkan kesulitan memadamkan api yang membakar lahan gambut.

Apalagi, di saat musim kemarau seperti sekarang.

"Ini musim kemarau, sangat sulit memadamkan api. Apalagi ini lahan gambut, 200 hektare data terakhir yang belum bisa dipadamkan," kata Syahbirin.

Berikut 5 tuntutan mahasiswa yang disampaikan kepada Gubernur Kalsel :

Pertama, menuntut Pemda bertindak tegas dan serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalsel.

Kedua, menuntut Pemda dan pemerintah pusat melakukan pengawasan secara berkala, serta pencegahan kebakaran terhadap lahan gambut atau lahan yang rentan terbakar.

Hal itu perlu dilakukan, agar karhutla tidak jadi kegiatan tahunan.

Ketiga, menuntut Pemda menyediakan tenaga medis serta obat-obatan di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala mengenai penyakit yang datang akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalsel.

Keempat, menuntut Presiden Joko Widodo menunaikan janjinya untuk mencopot Pangdam, Kapolda, hingga Danrem yang tidak becus mengatasi karhutla.

Terakhir, meminta tindakan tegas dan pengusutan para pelaku pakar hutan dan lahan sesuai hukum yang berlaku.