Pemerintah Buka Blokir Jaringan Internet di Manokwari dan Sorong

MANOKWARI, KOMPAS.com - Pemerintah Pusat akhirnya membuka pemblokiran jaringan data internet di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, Rabu (11/9/2019) sore.

Hal ini melengkapi pembukaan pemblokiran jaringan data di 11 kabupaten yang lebih dulu dilakukan sejak tanggal 4 September 2019 secara bertahap, hingga Selasa (10/9/2019) kemarin.

Di antaranya, Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.

"Pembukaan pemblokiran internet di 13 kabupaten/kota di Papua Barat tersebut, sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di seluruh wilayah sudah kondusif," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu.

Sementara itu, hingga hari ini, untuk wilayah Provinsi Papua, pembatasan layanan data internet masih dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

Pemerintah akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut dalam satu atau dua hari ke depan.

Dari 29 kabupaten/kota di wilayah Papua, sebanyak 27 kabupaten yang sudah dibuka kembali layanan data internet secara bertahap.

Di antaranya, Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya.

Kemudian, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika.

Selain itu, Ferdinandus menyebut, sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait isu Papua, terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019.

"Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500," terang Ferdinandus.

Ferdinandus menuturkan, distribusi hoaks terus menurun, 42.000 url di tanggal 31 Agustus 2019, 19.000 url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019.

Pemerintah kembali mengimbau untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali secara total seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.