Setahun Kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah, Klaim Keberhasilan hingga Hak Angket

Setahun masa pemerintahannya, dua tokoh dari latar belakang berbeda ini mengungkapkan pencapaiannya. 

Beberapa pencapaian dari program kerja yang dijanjikan saat masa kampanye disampaikan Nurdin di tengah isu dualisme kepemimpinan yang menyorotinya.

Nurdin mengatakan, lima program prioritas yang disampaikan saat pelantikan telah dijalankan. 

Lima program prioritas yang sesuai dengan visi misinya itu antara lain pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas Sulsel, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil,  rumah sakit regional di enam wilayah dan ambulans siaga, birokrasi antikorupsi dan pendidikan masyarakat madani, serta destinasi wisata andalan berkualitas internasional.

Lima program prioritas itu, kata Nurdin, mewujud pada 11 capaian pembangunan yang telah dibuatnya. Yang pertama ialah percepatan pembangunan infrastruktur di Luwu Raya. 

"Masa depan Sulsel ada di Luwu Raya. Kita harus duduk bersama untuk menggali potensi di Luwu Raya untuk dioptimalkan demi kesejahteraan rakyat," ujar Nurdin Abdullah, Jumat (6/9/2019).

Beberapa kegiatan pembangunan di Luwu Raya, kata Nurdin, meliputi pengembangan Bandara Bua, pembangunan jalur dua dari Bua di Luwu ke Rantepao Toraja Utara, dan pembangunan jalan dari Malili ke Bantilan di Luwu Timur.

Ada juga pembangunan jalan dari Sabbang ke Seko di Luwu Utara sepanjang 130 km, pembangunan jalan tembus Tanrutedong di Sidrap ke Larompong di Luwu.

 "Ini harus didorong untuk menjadi sumber perekononian yang akan mendorong semua sektor," ungkapnya.

Pencapaian kedua, kata Nurdin Abdullah ialah meresmikan pengerjaan proyek yang diharapkannya bisa membangkitkan kunjungan wisatawan dan ekonomi di Toraja Utara. 

Proyek pengembangan dan pembangunan infrastruktur itu menghubungkan jalur wisatawan Bandara Bua di Luwu dan Rantepao di Toraja Utara. Ada juga jalan yang menghubungkan Rantepao ke Kalumpang di Mamuju Sulawesi Barat.

 Jalan dua jalur selebar 7 meter yang menyambungkan Bua di Luwu dengan Rantepao di Toraja Utara ini menurut Nurdin Abdullah akan mencari daya dorong bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Toraja.

"Nanti wisatawan yang ke Toraja bisa melalui Bandara Toraja di Buntu Kunik dan bisa melalui Bandara Buah di Luwu. Nanti hanya bisa ditempuh selama 40 menit," ucap Nurdin. 

 Nurdin juga menyebut pada akhir tahun 2019, khusus untuk Bandara Internasional Toraja Buntu Kunik akan rampung.

Selain itu, pembangunan rumah sakit regional di beberapa wilayah seperti di Kota Parepare, Bone, dan Palopo. Pemprov Sulsel telah mengucurkan anggaran masing-masing Rp 75 miliar, Rp 100 miliar, dan Rp 150 miliar. 

 "Ambulans laut milik Pemerintah Provinsi Sulsel yang disumbang kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) sukses menyelamatkan pasien dengan cara evakuasi dari Pulau Sabutung ke Rumah Sakit Umum Daerah di dataran,  20 Agustus lalu," kata Nurdin. 

Nurdin juga menyebut di masa pemerintahannya, ekspor langsung dari Sulsel mengalami peningkatan.

Setidaknya setelah peresmian tahap IA proyek strategis Makassar New Port pada November 2018, sejak tahun 2019 ,Sulsel telah melakukan ekspor langsung sebanyak 4.000 kontainer yang sebelumnya hanya 136 kontainer.  

"Sebelumnya komoditi produk Sulsel yang menembus pasar global harus lewat Pelabuhan Surabaya dan Pelabuhan Jakarta. Ekspor langsung dari Makassar ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya, hemat waktu dan hemat biaya," kata Nurdin. 

Pencapaian lainnya yang diklaim ialah 2.000 ASN yang bakal naik pangkat secara otomatis. Setidaknya hal itu akan terwujud pada bulan Oktober mendatang.  

Saat ini, sudah ada 1.500 ASN yang telah lengkap berkas administrasinya sebagai syarat untuk naik pangkat.

Nurdin berujar bahwa kenaikan secara otomatis itu agar memberi kenyamanan kerja ASN di lingkup Pemprov Sulsel. 

"Tidak ada lagi pegawai yang urus berkas kalau mau naik pangkat. Begitu juga kalau mau pensiun duduk manis di rumah saja nanti datang surat keputusan pensiun" jelasnya. 

Isu stunting juga menjadi perhatian Nurdin dan Andi. Untuk memberantas masalah ini, Nurdin dalam catatannya mengatakan telah bekerja sama dengan Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu dan pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel.  

Pencapaian terakhir yang diklaim ialah penyelamatan aset daerah yang dulunya dikuasai pihak ketiga.

Nurdin mengatakan, pemprov Sulsel berhasil mengembalikan Stadion Andi Mattalatta yang dulunya dikelola PT Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS). 

Selain Stadion Andi Mattalatta, Stadion Barombong yang dikuasai PT GMTD juga dikembalikan ke tangan pemprov. Selain itu ada juga beberapa fasilitas umum yang sudah dikembalikan sejak kepemimpinannya. 

"Nah yang lebih penting lagi adalah kita berhasil mengembalikan hampir Rp10 triliun aset kita. Tanjung Bunga yang selama kurang lebih 17 tahun itu bisa dikembalikan. Kita berhasil mendapatkan," kata Nurdin 

"Menyelesaikan juga lahan yang ada di Barombong selama ini kan kita bangun di atasnya lahannya orang. Nah, Alhamdulillah itu semua berkat sinergi antara Korsupgah KPK dengan Kejaksaan Tinggi," ujarnya. 

Tanggapan DPRD 

Namun, pencapaian ini disoroti Ketua DPRD Sulawesi Selatan Mohammad Roem.

Menurut Roem, satu tahun roda pemerintahan Nurdin dan Andi masih banyak yang perlu dibenahi. 

Roem mengatakan komunikasi Nurdin Abdullah kepada setiap stakeholder dalam menjalankan program kerjanya masih sangat kurang.

Namun ia mengakui program pembangunan infrastruktur yang dijalankan Nurdin selama satu tahun terakhir sudah cukup baik. 

"Ada yang bagus tapi masih banyak juga yang perlu diperbaiki supaya ke depan lebih berhasil," kata Roem.

"Bekerja untuk kepentingan rakyat itu, orang banyak, berkembang terus. Jadi harus bisa, intinya komunikasi dengan semua stakeholder," imbuh politisi asal Golkar ini. 

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif mengatakan, Nurdin terlalu sering melakukan pencopotan di lingkup pemerintahannya. 

Menurut Syahar, hal ini dapat menyebabkan intimidasi tersendiri buat para pegawai di lingkup pemerintahan yang dipimpin Nurdin.

Bahkan program-program yang dijalankan Nurdin, kata Syahar masih tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Yang telah dituangkan RPJMD Itu dong diprioritaskan. Jangan kemana-mana mengobral ini. Kalau begini terus situasi pemerintahan, orang akan berkeja terintimidasi. Sedikit-sedikit copot, sedikit-sedikit ancam," ujar Syahar, Jumat (6/9/2019).

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Priyanto mengatakan, terpilihnya pasangan Nurdin-Andi pada pilgub lalu, memang melahirkan ekspektasi yang tinggi dari pemilihnya terutama harapan untuk terjadinya terobosan atau diferensiasi dari kepemimpinan sebelumnya. 

Namun hal ini, kata Luhur belum terlihat dengan lahirnya polemik demi polemik di masa pemerintahan Nurdin Abdullah.

Menurut Luhur, antara Nurdin dan Andi Sudirman Sulaiman tidak membagi tugas secara proporsional. 

"Kelihatan betul style of leadership yang ditampilkan NA-ASS ke publik, penuh dengan beban konsesi-konsesi politik pra-pilkada. Setidaknya ekspektasi publik tentang janji-janji kampanye populis mereka, belum terwujud," kata Luhur. 

Puncak pembagian tugas yang tidak proporsional itu kata Luhur terlihat di keputusan DPRD Sulsel melakukan hak angket kepada pemerintahan Nurdin.

Konsolidasi birokrasi, kata Luhur belum berjalan efektif. 

Bahkan pelibatan lembaga eksternal semacam KPK RI hingga di level teknis tata kelola pemerintahan hingga ke penempatan pejabat sesungguhnya merefleksikan lemahnya kinerja aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di lingkup Pemprov Sulsel. 

"Beberapa proyek infrastruktur multi-tahun memang perlu ditinjau dan dirapikan soal status hukum dan kepemilikan lahan. Belum lagi penataan organisasi OPD yang cukup lama serta penentuan pejabat defenitif yang penuh dinamika. Kondisi ini tentu tidak sesuai ekspektasi mereka di RPJMD yang ingin langsung kick-off di tahun pertama," ujarnya.