Rencana Jokowi Jual Lahan di Ibu Kota Negara, Pemerintah Disebut Seperti "Broker"

SAMARINDA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menjual lahan di sekitar ibu kota negara seluas 30.000 hektar untuk swasta mengundang beragam tanggapan.

Sebagian pihak mendukung rencana ini, termasuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud.

Tetapi, sebagian lain justru mengkritik. Para pengkritik menilai rencana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari sisi pembiayaan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman di Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, rencana penjualan tanah mengkonfirmasi seolah pemerintah tak siap dari sisi pembiayaan dan seakan jadi "broker" tanah.

Apalagi lahan ibu kota adalah aset negara.

"Hal yang perlu diwaspadai adalah penjualan tanah itu. Saya sendiri sebenarnya tidak sependapat. Kenapa, karena pemerintah seolah menjadi "broker" tanah," ungkap Lutfi Wahyudi, Sabtu (7/9/2019) di Samarinda.

Rencana penjualan tanah itu disampaikan Jokowi dalam skema pembiayaan ibu kota negara yang dipindahkan ke sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan PPU di Kalimantan Timur.

Jokowi menyebut salah satu cara dengan menjual 30.000 lahan di sekitar lokasi ibu kota di jual ke masyarakat khusus individu bukan koorporasi. Para pembeli diprioritaskan milenial.

Dengan begitu, asumsi pendapatan negara bisa mencapai Rp 600 triliun jika dijual dengan kisaran harga Rp 2 juta per meter. Dana ini digunakan untuk menopang pembangunan ibu kota negara.

Namun, pembelian tanah itu harus disertakan pembangunan minimal dua tahun setelah membeli.

Jika lewat batas dua tahun, negara mengambil alih tanah melalui badan otoritas sebagai pemegang otoritas di ibu kota baru.

Menurut Lutfi, ada kekhawatiran lahan tersebut hanya dibeli oleh masyarakat kelas menengah atas yang memiliki uang. Sedang masyarakat ekonomi ke bawah tak akan mampu.

Selain itu, Lutfi juga mengkhawatirkan pembangunan ibu kota baru menggunakan dana investasi dalam jangka waktu tertentu.

"Ketika jatuh tempo, bisa diperkirakan, misalnya pemerintah tidak sanggup membayar, maka bisa jadi di sana akan muncul tekanan- tekanan dari pihak yang melakukan investasi tersebut," jelasnya.

Jika terjadi demikian, dampaknya yang dirugikan ekonomi Indonesia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Apakah benar pemerintah memindahkan ibu kota itu sudah diperhitungkan dananya dan sanggup menyediakan dana yang diperlukan untuk proses pemindahan dan pembangunan ibu kota," katanya.

"Di situ lah perlu kejujuran pemerintahan bagaimana proses pemindahan ibu kota itu berlangsung baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pemindahan ibu kota itu," tambah dia.

Sebelumnya, Bupati PPU Abdul Gafur Masud mendukung rencana presiden menjual 30.000 hektar.

Menurut Gafur, semua yang diputuskan Presiden pasti berdasarkan pertimbangan matang.

"Kami setuju apapun keputusan presiden terkait ibu kota negara," ungkap Gafur.

Meski demikian, Gafur mengatakan rencana penjualan tanah tersebut masih sebatas wacana bukan keputusan.

"Jadi kita tunggu saja. Yang jelas apapun keputusan presiden kita dukung," tutur dia.

Sebagai informasi, menurut kajian Bappenas, pembiayaan ibu kota negara dibagi dalam empat skema.

Skema pertama, menggunakan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/POLRI, perumahan dinas ASN dan TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau.

Kemudian, untuk peningkatan bandara dan pelabuhan bersumber BUMN.

Lalu, pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur
utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang dengan skema KPBU.

Dan, swasta untuk pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, science-technopark, shopping mall.

Sementara untuk skenario dibagi dua. Skenario pertama, membutuhkan total dana Rp 466 triliun (USD 32,9 billion) dan skenario kedua Rp 323 triliun (USD 22,8 billion).