Gubernur Kaltim: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Perhatikan Aspek Lingkungan

PONTIANAK, KOMPAS.com - Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, telah dipilih sebagai wilayah untuk ibu kota negara yang baru.

Di antara dua kabupaten itu, lahan seluas 180.000 sampai 225.000 hektare telah disiapkan. Selain itu, pelbagai kajian diyakini juga telah dilakukan.

Namun diakui, bagi masyarakat setempat, ada yang setuju maupun tidak.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, saat menghadiri acara penyerahan 760 sertifikat melalui program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) kepada masyarakat Kalimantan, seluas lebih dari 19.000 hektare, di Taman Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019).

"Setiap ada kebijakan pasti ada pro dan kontra, seperti misalnya ketika ada yang mengkhawatirkan masalah lingkungan. Tapi, itu wajar," kata Isran.

Isran menegaskan, segala kritikan terkait perpindahan ibu kota akan menjadi referensi bagi pemerintah.

Misalkan saja terkait lingkungan, dia memastikan pemerintah mengikuti kaidah-kaidah dan etika lingkungan.

"Pemerintah saya rasa tidak akan mengabaikan kaidah-kaidah lingkungan, etika lingkungan dan persyaratan lingkungan," ucap dia.

Selain dari adanya kritik menyoal lingkungan, Isran menyatakan, ada juga dukungan yang luar biasa besar dari masyarakat.

Terlebih, dalam konsep ibu kota negara baru nanti akan dibangun smart city, green city dan forest city.

"Apalagi (daerah itu), akan menjadi ibu kota negara yang menjadi simbol kebangsaan dan kebanggaan negara," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kaltim terpilih sebagai ibu kota negara berdasarkan pengumuman yang disampaikan Jokowi pada Senin (26/8/2019) di Istana negara.

Jokowi menyebut, ibu kota negara dipindah ke sebagian wilayah di Kabupaten Kutai (Kukar) Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Dari kabupaten ini, Kecamatan Samboja di Kukar dan Sepaku di PPU digadang-gadang sebagai lokasi ibu kota. Dua kecamatan ini merupakan pertemuan batas wilayah dari antara Kukar dan PPU.