Diselimuti Kabut Asap Tebal, Udara di Palembang Tidak Sehat, Jarak Pandang 300 Meter

Konsertrasi Partikulat (PM10) yang tercatat di stasiun Klimatologi Palembang menyebutkan, titik tertinggi kualitas udara di Palembang telah mencapai 202,37 mikrogram pada Kamis (5/9/2019) pukul 07.00WIB.

Namun, PM10 semakin menurun menjelang siang yakni 195,78 mikrogram pada pukul 08.00WIB. Sementara pada pukul 09.00WiB menjadi 153,82 mikrogram dan melewati ambang batas tidak sehat PM 10 yakni 150-250 mikrogram.

Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG stasiun SMB II Palembang Bambang Beny Setiaji mengatakan, jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, sempat menurun drastis akibat kabut asap.

Dimana jarak pandang hanya sampai antara 300-500 meter. Akibatnya, satu jadwal penerbangan pun terpaksa ditunda.

"Berdasarkan hasil prakiraan cuaca, Sumsel tidak ada potensi hujan sampai 10 September nanti,"ujar Bambang.

Bambang mengatakan, adanya asap tersebut akibat kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Selain itu, angin permukaan umumnya dari Selatan-Tenggara dengan kecepatan 5-10 knot (9-19km/jam) mengakibatkan potensi masuknya asap ke Palembang.

"Kami mengimbau warga untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan,"ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang(Kabid) Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel Ansori menjelaskan, ada 115 titik panas yang terpantau melalui satelit Lapan.

Titik api terbanyak berada di Kabupaten OKI yakni 37 titik api, lalu Kabupaten Banyuasin 21, Musi Banyuasin (Muba) 21, 20 titik dan 13 di Musirawas Utara.

Fokus water bombing

Menurut Ansori, saat ini mereka masih memfokuskan untuk melakukan pemadaman dengan water bombing di Kabupaten OKI dengan menggunakan helikopter.

"Asap yang terjadi di Palembang akibat angin yang mengarah ke sini. Sehingga asap dari kebakaran di OKI masuk ke kota,"kata Ansori.

Meski demikian, Ansori mengklaim jika kualitas udara masih dalam batas kategori baik karena PM10 hanya mencapai 42 mikrogram.

"Ada perbedaan hasil pantauan dari BMKG dan Kementerian LHK. Kami mengacu pada Kementerian LHK," jelasnya.