Kemkominfo: Akses Internet di Fakfak Sengaja Diperlambat Selama 9 Jam

Rencananya, akses internet akan mulai pulih pukul 18.00 WIT. Dengan demikian, perlambatan akses internet akan dilakukan selama 9 jam.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu melalui sambungan telepon ke Kompas.com, Rabu (21/8/2019) siang.

"Throttling ini hanya di Fakfak, daerah lain sudah mulai normal sejak kemarin," kata dia.

Menurut dia, throttling merupakan perlambatan akses bandwhidth atau kecepatan akses data, bukan blokir total akses layanan data atau internet.

Artinya, pengguna layanan telekomunikasi masih bisa mengirimkan gambar atau video, tetapi lama sampainya.

Sementara itu, layanan suara untuk menelepon dan layanan SMS masih berfungsi.

Ferdinandus menambahkan, Kemkominfo juga menonaktifkan sejumlah akun yang bernada provokatif terkait kerusuhan di Papua.

"Dua hari pertama kemarin ada 50 akun. Hari ini ada 12 akun di medsos yang bernada provokatif. Langsung kami shutdown," katanya.

Sementara temuan informasi hoaks di media sosial yang ditemukan baru dua, yakni hoaks terjadi penembakan serta hoaks pengantar makanan ke asrama mahasiswa Papua yang diculik.

Sebelumnya, Ferdinandus mengatakan, perlambatan akses internet ini atas permintaan Polri.

"Polri meminta Pak Menteri, kemudian perintah tim kami untuk memperlambat seluruh operator seluler yang berfungsi di sana. Biasanya sampai sore atau malam," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak meneruskan informasi yang masih meragukan.

Situasi terkendali

Sebelumnya diberitakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal memastikan bahwa situasi di Fakfak, Papua Barat, dapat dikendalikan aparat keamanan.

Kericuhan tersebut diduga masih terkait dengan demonstrasi yang sebelumnya terjadi di Manokwari, Sorong, dan Jayapura.

"Ada pergerakan massa di Fakfak juga, diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa obyek vital, tetapi insya Allah bisa dikendalikan," ujar Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Iqbal, personel TNI-Polri mengedepankan upaya persuasif dengan melakukan komunikasi dengan massa.

Upaya ini dilakukan agar massa tidak melakukan tindakan anarkistis.

"Kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat," ucap Iqbal.

"Untuk kembali melakukan pemahaman, untuk apa melakukan kegiatan anarkistis tersebut, toh merugikan semua pihak," ujar dia.

Menurut Iqbal, sejauh ini terdapat tambahan personel sebanyak 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 orang, yang didatangkan dari polda terdekat.