Ini 3 Rekomendasi yang Dilakukan Pemerintah untuk Redakan Konflik Papua

SURABAYA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya menyebut ada tiga rekomendasi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

Seperti diketahui, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Lenis Kogoya menyampaikan, persoalan yang terjadi di Papua memang harus segera diselesaikan dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif.

Ia berharap tindakan-tindalan rasialis yang dapat melukai hati masyarakat Papua tidak terulang kembali.

Berikut tiga rekomendasi yang dilakukan kepada mahasiswa Papua:

1. Memperbaiki Asrama Papua

Menurut Lenis, pemerintah akan merenovasi asrama-asrama mahasiswa yang berada di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Ia menyampaikan, ada sekitar 1.600 lebih mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan tinggi di seluruh tanah air dan perlu mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang baik.

"Membangun asrama itu ya, mungkin ada asrama perempuan juga yang rusak dan sebagainya. Itu nanti kita bangun sesuai musyawarah," kata Lenis di rumah dinas wali kota Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Selain itu, asrama-asrama tersebut juga bakal dilengkapi dengan  fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan mahasiswa.

"Di situ (asrama) nanti ada pelatihannya, ada PKL-nya terus fasilitas anak-anak berolahraga dan beberapa daerah-daerah yang tertinggal kita bisa membangun asrama mungkin lebih luas," ujar Lenis.

2. Pembinaan mahasiswa

Selain melakukan renovasi dan membangunkan asrama mahasiswa yang lebih luas untuk daerah-daerah terpencil, Lenis mengatakan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan bekerja sama untuk memberikan pembinaan yang komprehensif kepada mahasiswa asal Papua.

"Yang kedua adalah nanti kita akan fasilitasi kesepakatan bersama antara gubernur Papua Barat, Gubernur Papua dengan gubernur di provinsi lain," tutur Lenis.

Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri nantinya bakal memfasilitasi pembinaan dan pendidikan karakter terhadap mahasiswa asal Papua.

"Nanti (difasilitasi) Kementerian Dalam Negeri, kesepakatan pertama untuk pembinaan (mahasiswa Papua) ke depan," ucap Lenis.

3. Kesepakatan penerimaan CPNS

Lenis mengungkapkan, pemerintah dinilai juga membuat kesepakatan bersama untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi mahasiswa yang sudah lulus kuliah.

"Misalnya orang Papua kamu harus pulang, tidak. Kita menampung di sini (berbagai daerah). Dia masuk (CPNS) mungkin dua tiga tahun ke depan, empat tahun ke depan bisa pulang (ke Papua)," kata Lenis.

Hal yang paling penting adalah, lanjut Lenis, para mahasiswa asal Papua yang sudah belajar di perguruan tinggi bisa digunakan bersama-sama untuk mengabdikan diri demi tanah air.

Seperti di Surabaya, misalnya, ada banyak orang Papua yang sukses sebagai abdi negara.

"Seperti yang dilakukan Ibu Wali Kota (Risma) di sini. Ada orang Papua juga jadi kepala desa, kepala distrik, ada juga kepala dinas. Berarti ini jadi contoh," tutur Lenis.

"Jadi poin ketiga ini, Ibu Wali Kota sudah jalankan. Berarti kita kasih jempol buat Mama (Risma), bisa disebut Mama Papua. Terimakasih Mama (Risma)," ujar Lenis.

Pada Selasa (20/8/2019) malam, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan Staf Khusus Presiden untuk wilayah Papua sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kogoya, di rumah dinas wali kota Jalan Sedap Malam, Surabaya, 

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB itu juga dihadiri beberapa perwakilan mahasiswa Papua serta Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS).

Dalam pertemuan itu, Risma banyak bercerita tentang mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Surabaya.

Menurutnya, selama ini hubungan masyarakat Surabaya dengan warga asli Papua berjalan baik. Risma juga sudah menganggap mahasiswa asal Papua yang tinggal di Surabaya seperti anak sendiri.

Selama menempuh pendidikan di Surabaya, Risma menyebut, mahasiswa Papua juga diberikan fasilitas dalam upaya mengembangkan minat dan bakatnya, seperti pelatihan komputer dan bahasa Inggris.

Ia pun berharap semua pihak menahan diri dan mau berpikir jernih untuk menyelamatkan bangsa dan mengedepankan rasa persaudaraan dan persatuan.

"Saya pikir untuk apa kita bermusuhan, enggak ada gunanya kita bermusuhan. Karena kalau kita musuhan, kita tidak bisa berpikir untuk maju," tutur Risma.

Sementara itu, Lenis Kogoya menyampaikan, persoalan yang terjadi di Papua memang harus diredakan dengan cara-cara mediasi seperti ini.

Ia berharap tindakan-tindakan rasialis yang dapat melukai hati masyarakat Papua tidak terulang kembali.