Ke Pontianak, Menlu Bertemu 7 Korban Perdagangan Orang

PONTIANAK, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/7/2019).

Kunjungan itu dalam rangka koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah provinsi terkait kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi belakangan ini.

"Saya kira koordinasi ini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di Kalbar," kata Retno.

Retno menjelaskan, menilai dari sejumlah kasus yang ada, paling penting adalah bagaimana melakukan pencegahan di daerah asal.

Selain itu, menurut dia, pencegahan lebih mudah daripada menangani kasus yang sudah terjadi.

"Dalam koordinasi ini pula, kami mencegah munculnya kasus-kasus yang baru," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Luar Negeri juga mengembalikan tiga warga Kalbar yang menjadi korban TPPO kepada masing-masing keluarga.

Retno menyebut, hingga saat ini, masih ada 18 warga negara Indonesia yang berada di KBRI dan dalam proses pemulangan.

Dia menyadari, jumlah kasus yang terungkap memang belum merefleksikan banyak kasus yang sebenarnya, namun jumlah itu sudah cukup banyak untuk menjadi dasar pemerintah dalam melakukan tindakan konkret penyelesaian masalah.

"Kasusnya sama. Mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus perkawinan pesanan," ungkapnya.

Instruksi Presiden Jokowi

Retno melanjutkan, langkah penanganan dan pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang, juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, presiden telah memerintahkan semua stakeholder bergerak untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya kasus serupa.

"TPPO merupakan salah satu kejahatan transinternasional, oleh karena itu, penyelesaiannya penting melakukan kerja sama dengan pihak lain," jelasnya.

Maka dari itu, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pemeriksaan mendalam kepada tujuh korban perempuan yang dihadirkan oleh Polda Kalbar.

Dari pemeriksaan itu, diketahui bagaimana proses perekrutan calon korban, kemudian proses menikah dan pemberangkatan ke luar negeri. Kemudian, apa yang mereka alami dan bagaimana sampai kembali ke tanah air.

"Dari keterangan korban itu, polanya sudah dapat dipelajari. Ini penting. Karena dari pola ini, kepolisian akan menyisir jaringannya," jelas dia.

Berharap laporan masyarakat

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menerangkan, pengungkapan kasus perdagangan orang tak terlepas dari peran aktif masyarakat sehingga dapat dilakukan langkah-langkah hukum.

Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi lintas intansi, seperi misalnya pemerintah provinsi dan Imigrasi.

"Perlu adanya kepekaan masyarakat dalam melaporkan hal-hal yang mencurigakan terkait perdagangan orang," ujarnya.