Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Sekretaris MKKS SMK Karawang Lili Suhenda mengatakan, pihaknya setuju dengan adanya verifikasi dari provinsi untuk memilih SMK yang memenuhi syarat.

"Kalau saran saya jika tidak dibubarkan, SMK-SMK kecil ini bisa digabungkan," ujar Lili saat dihubungi melalui, Jumat (19/7/2019).

Lili menilai, pembuatan SMK di Karawang terkadang begitu mudah. Sehingga, banyak sekolah SMK yang tiba-tiba berdiri tanpa sepengetahuan MKKS atau pengawas. 

Padahal, sebelum mendirikan sekolah baru seharusnya berkomunikasi dengan MKKS, pengawas, dan dinas pendidikan.

"Baru setelah kita ketahui, mereka baru kita bina," katanya.

Lili mengatakan, hampir setiap tahun sekolah baru berdiri. Biasanya mereka menumpang terlebih dulu di sekolah dasar atau madrasah.

Lili menyebutkan, di Karawang, SMK menjadi favorit ketimbang SMA, dengan jumlah pelajar mencapai 60 persen.

Akan tetapi, dirinya mengakui lulusan SMK di Karawang masih kalah bersaing dengan lulusan SMK di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta.

"Hal tersebut karena banyak SMK yang  memiliki kualitas guru, peralatan yang jauh di bawah standar," kata dia.

Meski demikian, tak sedikit SMK di Karawang yang kualitasnya bagus. Dari 112 SMK negeri maupun swasta, sekitar 50 persen lebih SMK sudah memiliki kualitas yang berstandar.

Lili juga minta agar Pemprov Jabar memberi perhatian lebih. Saat ini bantuan SMK dari provinsi hanya Rp 600.000 per murid dalam satu tahun. Berbeda dengan Jakarta yang saat ini bantuannya mencapai Rp 600.000 per bulan untuk setiap muridnya.

Dengan peningkatan bantuan itu, Lili menilai akan ada pemerataan standar SMK. Tetapi juga disertai dengan verifikasi yang tegas dan jelas oleh pemerintah provinsi.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyebutkan, SMK sangat dibutuhkan untuk kebutuhan angkatan siap kerja. Ini karena mereka sudah mempunyai kompetensi yang siap.

Menurutnya, pembubaran SMK yang dimaksud Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pastilah bukan sekolah yang berada di wilayah industri.

Gubernur pastinya, memiliki indikator tersendiri perihal pembubaran SMK yang dianggap kurang menciptakan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

"Kalau di Karawang justru SMK ini sebagai penyumbang tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan di kita," kata Cellica, Kamis (18/7/2019).

Meski begitu, Cellica mengakui banyak kurikulum pendidikan di SMK Karawang belum menyesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja.

Cellica mengaku telah memerintahkan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan, guna menemukan konsep kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kerja.

"Saya ingin kebutuhan perusahaan dengan keluaran dengan SMK ini sesuai. Bagaimana kurikulum ini harus disesuaikan dengan kebutuhan," katanya.

Menurut Cellica, penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan peluang kerja  itu bisa dilakukan, misalnya kelas 1 didisi dengan teori. Kemudian kelas 2 diisi dengan praktik 50 persen dan teori 50 persen. Sementara untuk kelas 3 diisi dengan praktik 100 persen langsung di perusahaan.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) bakal mengevaluasi sistem pendidikan SMK. Bahkan bukan tidak mungkin, SMK yang tidak produktif mencetak lulusan siap bekerja, akan dibubarkan.