Warga Labuan Bajo Demo Tolak Rencana Penutupan Pulau Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Rencana penutupan Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menuai protes dari masyarakat setempat. 

Sebagai bentuk protes, masyarakat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor DPRD, dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Rabu (17/7/2019).

Dalam aksi itu, masyarakat menolak pemindahan penduduk keluar dari pulau seperti yang diwacanakan Gubernur NTT. 

Koordinator aksi, Ihsan Abdul Amir mengungkapkan, sebagai masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional, sudah lama mendukung usaha-usaha konservasi dan pembangunan pariwisata. 

Ia mengatakan, warga Pulau Komodo juga akan menolak segala program pembangunan yang mengabaikan keberadaan masyarakat penduduk setempat. 

Warga, kata dia, menginginkan agar pembangunan pariwisata dan konservasi yang memperhitungkan keberadaan mereka sebagai penduduk Pulau Komodo dan model pembangunan yang lebih memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara yang berdaulat. 

"Kami sudah lama terlibat dalam pariwisata berbasis konservasi. Penutupan sewenang-wenang Pulau Komodo akan menghilangkan mata pencaharian kami," kata Ihsan, Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

Ia menambahkan, warga Pulau Komodo telah melewati sebuah proses yang sangat panjang sebelum bergantung pada sektor pariwisata.

"Harga yang sangat mahal mesti kami bayar. Kami telah merelakan tanah kami untuk dijadikan sebagai bagian dari kawasan TNK. Lantas, ketika kami telah bergantung pada sektor pariwisata, pemerintah secara sepihak mengambil keputusan menutup Pulau Komodo dari aktivitas pariwisata yang dengan jelas amat merugikan kami secara ekonomi," tambah Ihsan. 

Karena itu, pihaknya menyampaikan beberapa pernyataan sikap, antara lain; 

Pertama, menuntut gubernur NTT untuk segera membatalkan rencananya menutup Pulau Komodo dan memindahkan sebagian atau pun seluruh penduduk. 

Kedua, menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut kembali pernyataan dukungannya terhadap recana penutupan Pulau Komodo. 

Ketiga, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas model pengembangan pariwisata di Kampung Komodo yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Keempat, menuntut pihak BTNK untuk juga berpihak pada kepentingan masyarakat Komodo di samping menjalankan tupoksinya sebagai badan konservasi.