"Kalau Ada yang Bilang Sistem Zonasi Itu Tujuannya Baik, Hari Ini Kami Ingin Kritisi"

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta agar sistem zonasi atau jarak dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dievaluasi.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai, sistem zonasi seleksi PPDB berdasarkan pada jarak terdekat dengan sekolah dirasakan kurang tepat karena sebaran sekolah belum merata di tiap wilayah.

Bima mengatakan, sistem zonasi ini juga memberikan dampak kepada siswa-siswi yang memiliki nilai dan prestasi yang baik secara akademik, namun kalah bobotnya oleh faktor lain seperti geografis atau zonasi.

"Saya cukup miris menerima ungkapan-ungkapan sinis dari siswa lulusan SMP. Mereka bilang, kalau kayak begini keluar jutaan rupiah untuk bimbel, lebih baik keluar uang lebih untuk ngurus surat domisili atau kos-kosan di dekat sekolah itu. Ratusan sikap seperti ini masuk ke akun media sosial saya. Nyaris tidak ada siswa-siswi yang mengapresiasi," ungkap Bima.

Bima menuturkan, atas situasi itu, cukup bagi Pemkot Bogor untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar sistem zonasi ini dievaluasi.

Sebab, sambungnya, tidak sesuai dengan target untuk membangun asas keadilan dalam hal kualitas pendidikan. Selain itu, dapat menimbulkan praktik-praktik manipulasi karena sistem administrasi kependudukan yang masih lemah.

"Kalau ada yang menyatakan bahwa zonasi itu tujuannya baik, pada tahap itu pun hari ini kami ingin kritisi. Apa program zonasi itu baik? Apakah betul yang kita tuju ujungnya lembaga pendidikan dengan kualitas yang sama? Apakah mungkin pemerataan kualitas lembaga pendidikan itu tercapai?," sebutnya.