Menurut Viktor, predikat itu biasa saja karena sifatnya investigasi dan juga administrasi
"Kita dapat wajar tanpa pengecualian. Kita harus kerja, karena itu kan laporan investigasi dan baru secara administrasi. Tidak ada yang hebat dan itu biasa saja," ucap Viktor kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD NTT, Senin (27/5/2019).
Viktor menyebut, kerja administrasi tentu harus rapi.
Di balik WTP itu, Viktor menargetkan warga NTT bisa menikmati kesejahteraan.
"Jadi umpanya dapat wajar tanpa pengecualian, itu merupakan suatu keharusan," ujar Viktor.
Sebelumnya, Pemprov NTT meraih opini WTIP dari BPK RI. Predikat ini sudah diperoleh Pemprov NTT selama empat tahun berturut-turut.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Bernardus Dwita Pradana, saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT Tahun 2018.
Penyerahan LHP ini berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRD NTT yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Senin.
https://regional.kompas.com/read/2019/05/28/08241841/ntt-raih-opini-wtp-4-kali-berturut-turut-gubernur-viktor-sebut-bukan-hal
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & Ketentuan