Rapat Pleno KPU di Cianjur Ricuh gara-gara Pertanyaan Bernada Tinggi

Kericuhan terjadi di dalam ruangan rapat di hari ketiga, Jumat (03/05/2019) dini hari yang diduga melibatkan sejumlah petugas PPK dengan beberapa komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur.

Kericuhan itu pun terekam kamera dan videonya kini beredar di grup aplikasi perpesanan wartawan Cianjur. Dalam video tersebut, beberapa orang terlihat bersitegang dan terlibat friksi.

Kericuhan terus berlanjut dan semakin melibatkan banyak orang sehingga memaksa pimpinan rapat melalui pengeras suara mengusir orang-orang yang dinilai tidak berkepentingan dengan rapat tersebut untuk meninggalkan ruangan.

Bahkan, karena situasi dinilai sudah tidak kondisuf pimpinan rapat pun menskorsing rapat pleno tersebut dan rapat akan kembali dilanjutkan Sabtu (04/05/2019) pagi atau pukul 08.00 WIB.

Sebelum kericuhan pecah, sejumlah komisioner Bawaslu yang turut dalam rapat pleno tersebut sempat terlibat adu argumentasi dengan pihak KPU saat mempertanyakan persoalan DPTB pada Pleno PPK Sukanagara.

“Atas persoalan ini, khusus untuk TPS 15 dan 05 di Desa Sukanagara saya minta dihitung ulang,” kata salah seorang komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam video tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Jawari membenarkan adanya keributan yang melibatkan anggotanya dengan sejumlah petugas PPK.

“Bawaslu memersoalkan terkait konsep DPK yang ternyata berbeda gagasan antara KPU dengan PPK,” kata Usep saat dikonfirmasi Kompas.com di lokasi rapat pleno, Sabtu (4/5/2019) pagi.

Namun demikian, pihaknya menilai apa yang terjadi dengan petugas PPK dalam rapat pleno semalam merupakan bagian dari dinamika.

“Sekarang sudah klir. Kalau terkait desakan penghitungan ulang dari anggota kita itu tidak mencakup semua wilayah,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi mengatakan, kericuhan yang melibatkan petugas PPK dengan komisioner Bawaslu semalam lebih disebabkan kesalahpahaman.

“Itu (kericuhan) berawal dari pertanyaan-pertanyaan kritis dari pihak Bawaslu ke PPK khususnya terkait aturan DPK (daftar pemilih khusus).  Namun karena disampaikan dengan nada tinggi sehingga memicu emosi rekan-rekan PPK,” tutur Hilman saat dikonfirmasi Kompas.com di lokasi rapat pleno, Sabtu (04/05/2019) pagi.

Oleh karena itu, ditegaskan Hilman, keributan semalam lebih karena tata cara penyampaian saja.

“Kalau substansinya sih oke. Hanya nadanya tinggi sehingga dirasa kurang pas tata cara penyampaiannya sehingga menyulut emosi beberapa kawan PPK,” ungkapnya.