Distribusi Logistik Pemilu di Papua, Dorong Perahu hingga Jalan Kaki Berjam-jam

JAYAPURA, KOMPAS.com - Total terdapat 15.250 TPS di Papua yang akan menyelenggarakan Pemilu 2019. Dengan kondisi geografis yang sangat menantang, proses pendistribusian logistik tidaklah mudah.

Untuk wilayah pegunungan tengah Papua, sebagian besar pengiriman logistik harus dilakukan melalui moda transportasi udara karena belum terdapat akses transportasi darat.

Sedangkan untuk wilayah pesisir, prosesnya cukup berliku karena lokasi yang harus ditempuh cukup sulit dan umumnya harus dilalui dengan perahu berbadan kecil.

Salah satu pendistribusian yang cukup unik ada di Distrik Walai, Kabupaten Waropen.

Untuk tiba di lokasi tersebut, logistik pemilu dari Distrik Botawa, ibu kota kabupaten harus menyebrang ke kabupaten terdekat dulu.

"Waropen ada satu distrik sangat rumit. Logistik dari gudang KPU lalu diantar ke pelabuhan dan dimuat ke dalam kapal kecil untuk diantar ke Kabupaten Nabire, lalu diantar menggunakan helikopter ke Distrik Walai yang merupakan perbatasan Waropen dengan Kabupaten Puncak," ungkap Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, di Jayapura, Selasa (16/04/2019).

Bahkan, di Kabupaten Jayapura yang roda pembangunannya sudah cukup maju pun memiliki kendala tersendiri dalam pendistribusian logistik.

Hal ini terjadi di Distrik Airu, Kamikaru dan Naira.

Untuk ke lokasi tersebut, logistik harus diangkut menggunakan mobil dari Distrik Sentani sampai ke hulu sungai Mamberamo lalu diteruskan menggunakan perahu.

Total waktu yang dihabiskan dapat mencapai 12 jam perjalanan.

Sementara Komisioner KPU Papua Diana Simbiak menyebut, proses pendistribusian yang menggunakan perahu umumnya ada di Kabupaten Mappi, Asmat, Biak, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya dan Yapen.

Khusus Mappi, Mamberamo Raya dan Asmat, proses pengiriman harus melalui jalur sungai yang memiliki riak air cukup deras.

"Tapi di Mappi ada sungai yang sedang kering, jadi petugas yang mengantar logistik harus mendorong perahu sampai berjam-jam," katanya.

Lain lagi cerita dari Sekretaris KPUD Membramo Tengah, Atias Karoba. Menurut dia pendistribusian logistik ada yang dilakukan dengan berjalan kaki.

Tepatnya hal itu dilakukan untuk menuju Distrik Winam. Logistik yang sebelumnya ada di Distrik Karubaga hanya bisa diantar dengan kendaraan roda empat hingga ke Distrik Eragayam.

"Dari Distrik Eragayam ke Distrik Winam harus jalan kaki, kalau pagi jalan, siang sudah sampai, jalan kaki sekitar lima jam. Akses jalan untuk kendaraan sudah ada, tapi kendaraan hanya bisa sampai Eragayam, jadi mau tidak mau harus jalan kaki, ini pihak ketiga yang atur," tuturnya.

Secara keseluruhan, distribusi logistik di Mamberamo Tengah, sesuai arahan KPU Provinsi Papua harus dimulai pada bari Minggu (14/04/2019), tapi karena kondisi di atas hari itu tidak ada aktivitas maka hal tersebut baru dimulai pada Senin (15/4/2019).

"Jadi Senin kami jadwalkan pengiriman ke distrik yang paling jauh, yaitu Distrik Megambilis. Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat AMA," katanya.

Logistik untuk Mamberamo Tengah, ditampung di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan kemudian baru dikirim ke Kobagma.

Setelah itu, distribusi diteruskan ke Distrik Kelila, Eragayam dan terakhir ke Distrik Ilugua.

Atias menjelaskan, pendistribusian ke Eragayam agak terhambat karena jalannya putus.

"Awalnya kami kirim pakai truk, tapi karena kondisi jalan mereka harus terhenti di Temeria jadi hari ini baru kita kirim Strada (mobil 4 WD). Kalau untuk Megambilis logistik dikumpul di distrik karena nanti masyarakat yang kumpul. Tidak mungkin kita kirim ke kampung-kampung karena lokasinya jauh-jauh. Saat ini logistik sudah tersalur 100 persen," katanya.

Pendistribusian logistik di Papua, khususnya yang harus menggunakan pesawat atau helikopter membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay sangat mengharapkan adanya keterlibatan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk dana hibah.

Ia menyebut, dana hibah yang diberikan KPU RI tidak mencukupi untuk penyaluran logistik.

"Contoh di Kabupaten Nduga, seluruh penyaluran harus pakai pesawat dan helikopter. Total biaya yang diperlukan sekitar Rp 7 miliar," katanya.