Kelompok Disabilitas: Insya Allah, Kami Tidak Akan Golput...

MEDAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), mencatat ada 11.882 penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Meliputi, 3.869 orang pemilih tunadaksa, 1.863 tunanetra, 2.289 tunarungu wicara, 1.714 tunagrahita, dan 2.147 pemilu disabilitas lainnya.

Berhubung kelompok ini menjadi salah satu faktor menyukseskan Pemilu 2019, penyelenggara pemilu harus kerja ekstra untuk menyosialisasikan dan memberi perhatian khusus untuk aksesibilitasnya.

Kendala klasik dialami kawan-kawan disabilitas adalah akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat hari pencoblosan dan template braille.

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumut, Muhammad Yusuf, mengatakan, kendala ini mereka bicarakan dengan KPU Sumut, dan hasilnya pemilih disabilitas bisa berpindah TPS dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Kami akan memilih mulai pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. Soal template braille, hanya tersedia untuk presiden dan DPD. Kita usulkan juga supaya disabilitas tuna netra didampingi keluarganya saat memilih, biar memudahkan,” kata Yusuf, Selasa (9/4/2019).

Hal senada diungkapkan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Kota Medan, Mardison Tanjung, Dia mengatakan. Para penyandang disabilitas akan menggunakan hak pilihnya asal diberi kemudahan.

KPU Kota Medan, mengakomodir permintaaan tersebut dengan menyiapkan TPS, di aula sekretariat mereka di Jalan Sampul, Kelurahan Seiputih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Alasannya, untuk memudahkan 150 warga tunanetra yang berdomisili di sekitar lokasi TPS.

“Kami juga minta anak kami yang mendampingi tidak dihalangi petugas KPPS. Insha Allah, kami tidak akan golput. Tidak ada kendala lagi, akses dan sosialisasi sudah dilakukan KPU," kata Mardison.

Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Sumut, Mariana Sihombing mengatakan, sekitar 1.500 anggotanya siap memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan.

"Mohon keluhan kami didengar, biar tidak ada hambatan waktu pencoblosan nanti," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumut, Divisi Data dan Informasi, Herdensi Adnin, membenarkan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas.

Lalu menyediakan TPS ramah disabilitas. Misalnya TPS untuk para tunadaksa diusahakan mudah diakses kursi roda, dan alat bantu braille untuk tunanetra.

“Tuntutan pemilu kali ini adalah pemilu yang aksestebel. Artinya bisa diakses oleh semua orang, termasuk di dalamnya teman-teman disablitas. Menyediakan TPS yang aksesibel akan memberikan kemudahan dan keleluasan teman-teman saat pencoblosan nanti,” kata Herdensi.

Paling sedikit dari Kota Pematangsiantar, dengan jumlah tujuh orang. Penyandang tunanetra, DPT terbanyak dari Kabupaten Nias, dengan 177 orang, dan Kota Medan dua orang.

Tunarungu terbanyak dari Kabupaten Serdangbedagai, sejumlah 186 orang, terkecil jumlahnya adalah Kabupaten Padanglawas, yang hanya satu orang.

Sedangkan tunagrahita terbanyak dari Kabupaten Deliserdang, dengan 200 orang dan paling kecil dari Kota Pematangsiantar, sebanyak empat orang.

KPU Sumut, optimis kelompok disabilitas akan memberikan hak suaranya. Keyakinan ini berdasarkan tingkat partisipasi yang tinggi selama masa sosialisasi yang dilakuan KPU.

“Tingkat partisipasinya tinggi, bisa kita lihat dengan antusias partisipasi mereka di semua tahapan sosialiasi,” pungkas Herdensi.