"Hate Speech" dan Hoaks Terkait Pilpres Jadi Hal yang Sering Direspons Generasi Milenial di Twitter

Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, saat menjadi pembicara di talkshow Festival Rumah Pemilu 2019, dengan tema 'Muda Memilih' di Graha Sabha Pramana UGM, Kamis (29/11/2018).

"Jadi, salah satu isu terbesar di Twitter terkait dengan Pilpres adalah soal hate speech dan juga hoaks. Itu isu terbesar ke tiga setelah orang bicara kampanye dan deklarasi," kata Rustika.

Rustika menyebut, hate speech dan hoaks menjadi salah satu isu besar terutama untuk anak muda milenial.

Sebab, kebanyakan yang merespons tentang isu Pilpres di media sosial Twitter adalah generasi milenial.

"Kenapa saya bilang anak muda milenial, karena ternyata 81 persen yang merespons soal Pilpres itu adalah mereka (anak muda milinial)," ujar Rustika.

Menurut dia, anak muda milenial cukup antusias dengan Pilpres. Hal itu terbukti dari jumlah seluruh pembicaraan di Twitter.

"Mereka itu cukup antusias, dari seluruh pembicaraan Twitter satu bulan rata-rata ada 5 juta percakapan hanya untuk membicarakan Pilpres, memilih kandidat pertama atau kandidat kedua," ujar dia.

Sedangkan, jumlah akun yang membicarakan soal Pilpres, lanjut dia, ada sekitar 300.000 akun.

Dari sisi usia, generasi milenial yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan membicarakan Pilpres di media sosial Twitter ada 39 persen. Sedangkan usia 25 hingga usia 34 tahun ada 42 persen.

"Jumlahnya kalau yang masih pemilih muda itu ada 117.000, itu salah satu jumlah yang cukup besar yang merespons Pilpres di Twitter," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik Twitter Indonesia, Agung Yudha menuturkan, media sosial Twitter adalah user generated content. Sehingga, kualitas yang ada di Twitter tergantung dari setiap pengguna.

"Kita berusaha menjaga dengan menyediakan rules dan term of office yang ada di Twitter. Apa yang boleh dan yang tidak boleh ada di situ," ucap dia.

Pengguna yang melanggar aturan, imbuh dia, maka menyediakan diri untuk tunduk pada konsekuensi yang ada, mulai dari mendapat peringatan sampai dengan ditangguhkan (suspend).

"Jadi, ada beberapa pelanggaran yang memang tidak membutuhkan laporan, karena memang kelihatan. Tetapi, ada yang membutuhkan laporan dari si tanda kutip korbannya langsung," pungkas dia.