Cegah Korupsi, Ridwan Kamil Minta Daerah di Jabar Terapkan Perizinan Daring

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, kebijakan itu dilakukan guna mencegah aktivitas korupsi di ranah perizinan.

"Berkaca pada kasus di Bekasi itu kan korupsi karena perizinan. Kemudian kasus di Subang itu juga terkait perizinan. Sehingga di kepemimpinan baru ini kami akan menstandarisasi kualitas pelayanan. Semua harus online dengan online yang sama. Semua harus satu pintu tidak boleh banyak pintu lagi," ujar Emil dalam Rakor Pelayanan Satu Atap di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, Jalan Windu, Bandung, Selasa (13/11/2018).

Emil pun memberi tenggat waktu enam bulan bagi 27 kota dan kabupaten untuk menyelaraskan sistem perizinan daring satu pintu.

"Saya kasih waktu yang belum satu pintu enam bulan, untuk menyinkronisasi standar ini," kata dia.

Ia menambahkan, nantinya Pemprov Jabar akan memberlakukan reward and punishment dengan merilis peringkat daerah dengan kualitas pelayanan terbaik dan terburuk.

"Nanti kami akan bikin ranking, mana daerah yang kualitas pelayanan sudah baik kami umumkan. Dan juga ranking yang buruk, mana yang buruk akan kami beri sanksi dan publikasi. Sehingga, suatu hari semua orang tidak perlu datang semua fisik, apa pun urusannya harus digital," tuturnya.

Dia menambahkan, dengan semangat provinsi digital, artinya semua pelayanan di provinsi ini harusnya tidak bertemu lagi antara pemohon dan pejabat.