NEWS
Salin Artikel

Hakim yang Jatuhkan Vonis Candaan Bom Akan Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Ketua FRKP dan JPIC Kapusin Bruder Stephanus Paiman mengatakan, pihaknya akan segera mengumpulkan berkas-berkas persidangan termasuk hasil putusan dan diserahkan ke KY untuk dipelajari.

“Saya akan melaporkan putusan ini pada Komisi Yudisial (KY) dengan bukti-bukti persidangan, karena dari awal kasus ini dipaksakan, terlihat penuh kejanggalan,” ujar Biarawan Kapusin ini, Kamis (25/10/2018).

Bruder Step mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan KY untuk menindaklanjuti hasil putusan tersebut.

"Kami akan kerja sama dengan KY untuk melakukan eksaminasi terhadap hasil putusan tersebut," ujar Bruder Step.

"Supaya semakin jelas dan terang benderang," sambungnya.

Menurut Bruder Step, alasan pertama, dalam putusannya, hakim berpedoman pada dakwaan jaksa yang berpegang pada berita salah satu media di Pontianak. Media tersebut menyebutkan, Frantinus mengakui perkataan ‘awas ada bom’.

Padahal dia meyakini, oknum wartawan yang menulis berita tersebut tidak mendengar atau mewawancarai serta merekam video langsung dari FN, melainkan dari orang lain.

Pihaknya sudah memverifikasi tentang berita itu kepada FN, dan ternyata pengakuan tersebut diminta oleh pengacara pertama dan mengkonsepkan dengan tulisan tangan dan diminta FN membacakan konsep permintaan maaf tersebut dengan alasan agar meringankan hukuman.

Selain itu, alasan kedua, mereka menilai hakim juga dianggap tidak mempertimbangkan pendapat saksi ahli hukum pidana yang mengatakan pemberitaan di media tidak dapat dijadikan alat bukti, apalagi tidak dapat menghadirkannya dalam persidangan. 

Sejak awal, lanjut Bruder Step, proses penyidikan hingga sampai pada tahap P-21 di kejaksaan sangat lemah. Hal tersebut, lanjut dia, berdasarkan keterangan saksi ahli hukum pidana dalam sidang sebelumnya.

"Dalam arti, unsur-unsur yang diatur dalam KUHAP belum terpenuhi apabila dalam perkara ini pasal keterangan palsu yang didakwakan," ujarnya.

Stephanus menambahkan, hal ini semakin meyakinkan pihaknya bahwa kasus ini memang sejak awal dipaksakan. Jadi, menurutnya tidak heran jika pengacara tersangka mengatakan bahwa Frantinus ini korban Standar Operational Procedure (SOP) dan P21.

Dalam sidang keterangan dari saksi, Dekan Fakultas Hukum Untan, DR Syarif Hasyim Azizurrahman dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana.

Dalam kesaksiannya, Hasyim menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam sebuah perkara. Ada dua unsur yaitu objektif dan subjektif.

"Objektif lebih menjelaskan kepada norma-norma, sementara subjektif lebih kepada sifat hukum," ungkap Hasyim dalam persidangan.

Selain itu, suatu kasus juga harus melihat mengenai locus delicti dan tempus delicti, yaitu tempat dan waktu kejadian. Harus ada keterkaitan pada keduanya, ditambah dengan alat-alat bukti, yaitu saksi karena kasus ini adalah kasus penyampaian informasi.

Untuk membuktikan adanya tindak pidana, maka salah satunya harus ada niat dan untuk mendeteksi niat tersebut. Salah satu prosedurnya adalah mengetahui modus operandi pelaku.

"Modus operandi ini terdiri dari perbuatan persiapan, perbuatan awal dan perbuatan akhir," katanya.

Hasyim menyebutkan, kasus yang didakwakan kepada Frantinus ini kemungkinan adalah kasus penyampaian informasi palsu.

Namun sejauh ini, menurut Hasyim, persidangan masih membahas penyampaian informasi yang belum dipastikan apakah palsu atau tidak.

"Perbuatan hukum yang sekarang dibahas adalah penyampaian informasi palsu melalui lisan," katanya.

"Dalam hal ini, perlu adanya keterangan saksi yang benar-benar mengetahui bahwa ada penyampaian informasi palsu tersebut. Artinya, pihak pramugari selaku yang menyampaikan informasi harus punya saksi yang mendukung," tutur Hasyim.

Sebab, dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang paling kuat di antara keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa, maka keterangan saksi menduduki peringkat paling pertama.

Jadi, saksi dari pihak Lion Air harus bisa memperkuat pernyataan dari pramugari pada saat peristiwa tersebut. Sementara dari pihak terdakwa, sudah dijelaskan ada dua saksi yang mengatakan bahwa tidak ada bom yang diucapkan oleh terdakwa.

"Saksi pun tidak boleh hanya satu orang, tapi dua. Karena prinsip keterangan saksi adalah unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi," kata Hasyim.

Ketika jaksa mempertanyakan kedudukan saksi Citra selaku pramugari senior yang mendapat informasi dari saksi Cindy sebagai saksi de audito (saksi yang mendengarkan), Hasyim menjawab hal itu tidak bisa.

Saksi Cindy, lanjut Hasyim, harus bisa memperkuat keterangannya dengan adanya saksi pendukung.

"Karena kasus ini adalah penyampaian informasi palsu oleh terdakwa. Sementara itu, kita belum mengetahui apakah terdakwa mengatakan 'bom' atau 'Bu'," katanya.

"Bila masih memperdebatkan ini, maka informasi palsu itu belum bisa dibuktikan," papar Hasyim.

Hasyim juga mengatakan bahwa pernyataan Frantinus yang meminta maaf pada media massa tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.

Karena sesuai pasal 184 KUHAP, sudah ditentukan apa saja alat-alat bukti untuk kasus pidana, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa koran atau media massa tidak bisa dijadikan alat bukti penyelidikan.

"Bahkan keterangan polisi dalam BAP pun tidak bisa digunakan," pungkas Hasyim.

https://regional.kompas.com/read/2018/10/25/17164711/hakim-yang-jatuhkan-vonis-candaan-bom-akan-dilaporkan-ke-komisi-yudisial

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.