Moeldoko Tanggapi Ribut-ribut Mendag Vs Dirut Bulog soal Impor Beras

Menurut Moeldoko, kebijakan impor beras selalu dikaitkan dengan ketersediaan riil yang dimiliki bulog. Untuk mengetahui kondisi riil, kata Moeldoko, bisa dihitung dari jumlaj panen dalam setiap bulannya.

"Karena kita saat ini tiap bulan hampir panen. Ada sebuah perubahan pola. Kalau dulu kita mengenal ada panen raya yang besar. Sekarang ini panen relatif sedikit. Sehingga curve itu kalau kita lihat semakin mengecil," ungkap Moeldoko di Surabaya, Kamis (20/9/2018).

"Kalau dulu pada bulan Maret-April tinggi sekali karena panen raya, empat bulan berikutnya curvenya turun lagi dan pada akhir tahun curvenya juga turun lagi," tuturnya.

Masih menurut Moeldoko, ketersediaan beras saat ini relatif dan tergantung dengan cadangan beras yang dimiliki. Karena itu, bila cadangan beras menurun, lanjut dia, berarti pemerintah memang harus melakukan impor.

"Karena kebutuhan beras nasional kita cukup besar. Menurut saya impor atau tidak itu adalah sesuatu hal yang tak perlu diributkan. Karena semuanya itu punya kepentingan," jelasnya.

Sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko memahami petani punya kepentingan untuk tidak impor.

Tetapi, bila impor tidak dilakukan, kata Moeldoko, harga beras akan meningkat dan masyarakat akan berteriak.

"Ini dilema bagi Presiden (Jokowi) pada satu sisi. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan, itu saja," terangnya.

"Kaki saya satu di HKTI satunya lagi di pemerintah. Tapi saya harus berani menjelaskan kepada petani, bahwa kebutuhan nasional masih memerlukan impor. Agar apa, harga beras bisa terjaga dengan baik," kata dia.

Sebab, kalau harga beras dan harga kebutuhan pokok lainnya meningkat, kemiskinan akan ikut tertarik.

Oleh karena itu, sambung Moeldoko, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar beras, yang menjadi konsumsi bangsa Indonesia, tetap terjaga dengan baik.

"Jadi sudah enggak perlu dibicarakan lagi perdebatan antara dirut bulog dengan mendag," pungkasnya.