Hadapi Revolusi Industri 4.0, Karawang Minta Pemerintah Pusat Beri Pendampingan

"Kita harapkan ada pendampingan kepada daerah. Jangan lepas tangan begitu saja," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Ahmad Suroto.

Hal tersebut disampaikan Suroto bukan tanpa alasan. Pasalnya, di Karawang sedikitnya ada tujuh Kawasan Industri, yang di dalamnya berdiri ribuan pabrik, mulai dari otomotif hingga makanan.

Ketujuh kawasan industri tersebut yakni Karawang Industrial International City (KIIC), Surya Cipta, Kawasan Industri Mitra (KIM), Pupuk Kujang Cikampek, Bukit Indah City (BIC).

"Perlu ada penyesuaian dan antisipasi dari daerah, terutama soal pencetakan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri masa kini (revolusi industri 4.0)," ujar Suroto, Senin (27/8/2018).

Terlebih, kata dia, beberapa perusahaan di kawasan industri di Karawang sudah memulai menerapkan sistem otomatisasi, termasuk menggunakan robot. Sehingga, meskipun penyerapan kerja masih tetap ada, namun jumlahnya berkurang.

"Penyerapan kerja beberapa perusahaan itu (yang menerapkan otomatisasi) masih tetap ada, tapi jumlahnya lebih sedikit," katanya.

Oleh karenanya, kata dia, Disnakertrans Kabupaten Karawang akan menyesuaikan kurikulum dalam balai latihan kerja (BLK), dan berikut peralatan praktik.

Sementara satu ini, BLK Disnakertrans Karawang terdapat 10 bidang latihan kerja, seperti teknik Mesin, las, komputer, teknik sepeda motor, dan keterampilan garment.

"Kami (pemerintah daerah) dituntut memperbaiki sarana dan prasarana harus diperbaiki, menyesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemkab Karawang tengah menerapkan link and match antara dunia industri dengan dunia pendidikan. "Ini sedang kami terapkan," katanya.

ASN turut berbenah

Memasuki era revolusi industri 4.0, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melakukan penyesuaian dan berinovasi dalam bekerja melayani masyarakat.

Cellica menyebut, meskipun secara kasat mata era tersebut muncul di dunia industri dan bisnis, namun dipastikan akan berdampak bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

"Kami minta seluruh ASN, terutama pejabat struktural, menyadari era saat ini (revolusi industri 4.0)," ujarnya.

Cellica berharap kebijakan-kebijakan yang diambil pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan era yang tengah dihadapi.

"Bukan hanya kepada dua orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik, melainkan semua pejabat pimpinan tinggi pratama," tambahnya.

Cellica mengungkapkan, era revolusi industri 4.0 mengedepankan pada inovasi teknologi yang memungkinkan terjadinya redistribusi dan desentralisasi kewenangan.

Sehingga, paradigma pembangunan ASN pada era ini yang diharapkan ialah kecepatan, kolaborasi, multi metodologi, dan orientasi hasil.

"Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah dan staf ahli untuk memperkuat kolaborasi seluruh perangkat daerah, dan membangun networking dengan seluruh stakeholder," tegasnya.

juga meminta  dilakukan peyederhanakan proses layanan publik dan menggunakan inovasi teknologi dalam setiap layanan, terutama layanan langsung kepada masyarakat.

"Paling kurang setiap perangkat daerah satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya," katanya.

Ia juga meminta setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menggunakan head (kepala), hand (tangan), dan heart (hati) dalam bekerja melayani masyarakat. Terutama, tambahnya, dalam mengahadapi era industri yang sangat cepat berubah.

Seperti diketahui, kata bupati, era revolusi industri 4.0 ditandai dengan manufaktur yang terintegrasi dengan penggunaan teknologi wireless, cloud komputing, internet of things, dan network.

Era revolusi industri 4.0 ini juga dibuktikan dengan maraknya startup seperti Bukalapak, Lazada, Traveloka, Gojek, dan Grab.

Era industri ini menurut para peniliti bisa menjadi ancaman secara global  menghilangkan 1 hingga 1,5 miliar lapangan pekerjaan sepanjang  2015 hingga 2025, karena tenaga manusia tergantikan dengan mesin otomatis. Akan tetapi, kata dia, revolusi industri 4.0 juga berpeluang memunculkan 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025.

"Peluang tersebut tergantung dari kesiapan stakeholder, terutama kita sebagai aparatur negara sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu mengingat pentingnya menghadapi era revolusi ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Making Indonesia 4.0," tutupnya.