Pemerintah Anggarkan Rp 1 Triliun untuk Pembangunan Jaringan Gas

"Anggaran tahun ini 1 juta untuk 70.000an sambungan. Kebutuhan Indonesia tinggi," ujar Pimpinan Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron dalam Seminar Nasional Majelis Nasional KAHMI di Bandung, Jumat (29/8/2018).

Herman mengatakan, selama ini pemerintah lebih fokus pada infrastruktur seperti jalan. Namun untuk pemipaan gas maupun BBM masih kurang, sehingga harus ditingkatkan.

Padahal, jargas merupakan solusi bagi penyedia energi di rumah tangga untuk menggantikan tabung yang selama ini kerap bermasalah.

"Tabung banyak bermasalah seperti langka, harga mahal, dan lainnya. Dengan jargas langsung masuk ke rumah tangga dan harganya tetap tidak berfluktuasi," tuturnya.

Selain itu, efisiensi jargas dibanding gas tabung mencapai 50 persen. Harga jargas Rp 1.750 per meter kubik. Namun gas yang subsidi itu mencapai Rp 6.000.

"Bagaimana kalau tidak disubsidi? Dengan efisiensi 50 persen, dalam jangka panjang pemerintah bisa alokasikan anggaran APBN dengan mengkonversi jaringan subsidi ke jaringan transmisi utuk masyarakat," ungkapnya.

Dilo Seno Widagdo, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengatakan, pemerintah melalui PGN menargetkan 1 juta jaringan gas di Indonesia. Pembangunan dilakukan bertahap setiap tahunnya. 

"Jumlah rumah tangga di Indonesia saat ini 126 juta. Kami targetkan atau kami maunya satu atau dua tahun ke depan itu bisa terbangun jargas untuk 1 juta pelanggan," ucapnya.

"Program ini untuk Sulawesi, Papua, Kalimantan, Jawa, seluruh Indonesia. Jaringan gas ini nantinya akan langsung tersambung ke rumah tangga," ujar Dilo.

Program ini merupakan upaya jangka panjang agar bisa mengurangi subsidi LPG. Saat ini, cadangan gas Indonesia cukup untuk 70 tahun ke depan.

Namun cadangan minyak makin turun. Karena itu, pembangunan jaringan gas jauh lebih efisien dan aman dibanding LPG.