Kalah Hasil Quick Count, Massa di 2 Kabupaten di Sumsel Demo Minta PSU

Mereka berunjuk rasa karena tidak puas dengan hasil hitung cepat sehingga menuntut PSU.  

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, adanya gejolak massa usai pilkada dengan menggelar aksi demo di kantor penyelenggara merupakan hal wajar.

Namun, dia mengimbau massa tetap tertib saat menyampaikan aspirasi. Jangan ada kericuhan yang dapat merugikan semua pihak.

“Unjuk rasa adalah hal yang wajar sebagai bentuk dinamika demokrasi. Tapi saya tegaskan untuk massa jangan ada intimidasi atau aksi kekerasan terhadap pihak lain,” kata Zulkarnain, Jumat (29/6/2018).

Adanya pergerakan massa, sambung Zulkarnain, membuat pihaknya mempertebal pengamanan seluruh kantor penyelenggara pemilu di daerah serta para pasangan calon.

“Jumlah anggota untuk pengamanan nanti ditambah, untuk antisipasi hal yang tak diinginkan. Saya ingatkan sekali lagi, jika ada yang melakukan kekerasan atau tindak kriminal, saya tidak akan pandang bulu untuk diproses hukum,” tegas jenderal bintang dua ini.

Zulkarnain pun mengimbau kepada seluruh massa para pasangan calon yang ikut dalam Pilkada 2018 untuk menunggu hasil keputusan dari KPU sebagai penyelenggara.

“Jangan sampai terpancing isu-isu hoaks. Tunggu saja hasil dari KPU sampai perhitungan selesai,” imbuhnya.

Pasaca dua hari pencoblosan Pilkada Serentak di Kabupaten Muara Enim, aksi demo dari para pendukung pasangan calon (paslon) yang kalah versi hitung cepat kembali berlanjut.

Selain mendatangi kantor para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu, massa menggeruduk kantor DPRD serta kantor Kejaksaan dan Polres Muara Enim.

Ratusan massa yang berasal dari tiga pasangan calon ini meminta PSU dalam Pilkada Muara Enim. Yakni pendukung paslon nomor urut 1 Syamsul Bahri-Hanan Zulkarnaen, nomor urut 2 Nurul Aman-Thamrin AZ, dan paslon nomor 3 Shinta-Syuryadi.

Mereka menduga adanya kecurangan yang telah  dilakukan paslon nomor 4 Ahmad Yani- Juarsah sebagai pemenang pilkada versi hitung cepat. 

Tak hanya itu, di Kabupaten Lahat terjadi hal sama. Massa pendukung paslon yang kalah meminta KPU setempat dan Panwaslu melakukan PSU.

Mereka menduga, menangnya calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3  Cik Ujang-Haryanto versi hitung cepat karena politik uang.  

Pilkada Lahat diikuti lima pasangan calon. Paslon nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto, mendapatkan 43 persen suara, versi hitung cepat LSI Denny JA.

Menyusul pasangan Nopran Marjani-Herliansyah 21,80 persen. Berada di posisi ketiga, pasangan Bursah Zarnubi-Parhan Berza 21,62 persen.

Sedangkan pasangan Purnawarman Kias-Rozi Adiansyah 7,38 persen. Kemudian pasangan Hapit Padli-Erlansyah Rumsyah 5,41 persen.