NEWS
Salin Artikel

Biaya Sidang Tipikor Dinilai Mahal, Pasal Korupsi Diubah Jadi Pemerasan

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) digelar di Pengadilan Negeri Nunukan Kamis siang.

Jaksa penuntut umum, Rusli Usman mengatakan, tuntutan 1 tahun 8 bulan penajra terhadap terdakwa dinilai sudah berat, mengingat terdakwa hanya berstatus honorer di PT Pelni.

"Yang bersangkutan juga bersikap sopan juga kooperatif selama proses hukum berlangsung,” ujarnya, Kamis (14/12/2017).

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Nunukan meminta penyidik kepolisian mengubah pasal dakwaan korupsi menjadi pemerasan untuk terdakwa kasus OTT Pungli di Pelabuhan Tunon Taka Nununukan.

Kasi Pidus Kejaksaan Negeri Nunukan, Rusli Usman mengatakan, penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pelaku pungli bertujuan untuk membuat jera pelaku. Pegawai negeri sipil yang tertangkap pungli, menurut Rusli, juga tidak serta merta bisa disidang dalam kasus tindak pidana pungli, tetapi harus dilihat dulu besaran kerugian negara yang ditimbulkan.

Menurutnya, penerapan pasal korupsi dalam kasus tersebut justru merugikan negara. Selain itu, perubahan pasal dari pungli menjadi pemerasan berdasarkan pertimbangan biaya persidangan kasus tipikor yang harus dilaksanakan di Samarinda. Biayanya dinilai sangat mahal.

“Kalau saya berangkatkan ke Samarinda, berapa ratus juta habis bolak-baliknya? Satu perkara itu minimal 60 jutaan sampai putus,” katanya.

Hingga saat ini, pengembangan kasus pungli di Pelabuhan Tunontaka Nunukan masih mandek. Polisi belum menetapkan tersangka lainnya meski pernah menyatakan akan kembali menetapkan dua tersangka baru terkait kasus pungli di Pelabuhan Tunontaka Nunukan.

Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli kabupaten Nunukan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Samsul Bahri alias Haji Bahar bin Haji Kana (65), warga Jalan Antasari, Nunukan Timur, Minggu (12/3/2017) sekitar pukul 07.10 Wita di terminal barang pelabuhan Tunon Taka.  

Saat ditangkap, tersangka diduga menerima uang pungli dari para penumpang kapal dengan nominal beragam. Biaya yang harus dibayar untuk kelebihan bagasi berkisar antara Rp 300.000 sampai Rp 1 juta. Sedangkan untuk biaya barang di palka sebesar Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta tanpa disertai kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

https://regional.kompas.com/read/2017/12/15/06063151/biaya-sidang-tipikor-dinilai-mahal-pasal-korupsi-diubah-jadi-pemerasan

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Regional
Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Regional
Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Regional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.