Usul Ubah Urutan Sila Pancasila, Gubernur Sulbar Dituntut Mundur

Dalam aksinya, mereka mendesak DPRD Sulbar mengeluarkan hak interplasi dan hak angket terkait salah baca teks Pancasila dan usulan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk merombak butir-butir Pancasila.

Sebelumnya, Ali Baal Masdar salah membaca urutan teks Pancasila saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Sumpah Pemuda di Mamuju beberapa waktu lalu. Ia membaca sila kedua dengan butir sila kelima. Hal itu mengundang kontroversi dan viral di media sosial.

Reaksi publik di Sulawesi Barat kian menguat setelah Ali Baal yang bermaksud meminta maaf dan mengklarifikasi masalah itu dalam acara dialog kebangsaan yang digelar PMII Cabang Polewali Mandar, dua pekan lalu, malah mengusulkan perombakan urutan sila Pancasila yang dinilai terlalu berjarak.

Meski Ali Baal sudah menggelar jumpa pers dan menyatakan tidak bermaksud ingin mengubah urutan sila-sila Pancasila, reaksi penolakan terhadap ucapan tersebut belum mereda.

Unjuk rasa ratusan mahasiswa tersebut dikawal ketat satpol PP dan aparat kepolisian. Setelah melakukan aksi dan berorasi di depan kantor DPRD Sulbar, pengunjuk rasa menggelar audiensi dengan Komisi II DPRD sulbar.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan beberapa butir tuntutannya.

“Tuntutan kami agar DPRD Sulbar menggunakan hak interplasi dan hak angket untuk mencopot Gubernur Sulbar karena sikapnya terhadap dasar negara yang sangat kontroversial,” kata Rahmat,  koordinator lapangan aksi di gedung DPRD Sulbar, Senin siang.

Anggota Komisi II DPRD Sulbar dari Fraksi Partai Golkar, Andi Marini Ariakati, yang menerima massa menyatakan mendukung pelengseran Gubernur Sulbar. Hanya saja, masalah ini masih dalam proses sesuai aturan berlaku.

“Pada prinsipnya kami mendukung, tetapi kami  harus melalui beberapa tahapan aturan internal di DPRD,” ujar Andi Marini.

Setelah mendengar jawaban anggota DPRD tersebut, ratusan mahasiswa langsung meninggalkan ruang rapat komisi II dengan tertib. Mereka bernjanji akan menduduki kantor DPRD Sulbar jika tuntutannya tidak dilaksanakan.