Belum Lengkap, KPU Kembalikan Dokumen DPD Nasdem untuk Pemilu 2019

Ketua KPUD Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengatakan, pengembalian dokumen dilakukan setelah tim KPUD menemukan ketidaksesuaian dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Kita hari ini baru terima dari Nasdem. Sesuai dokumen yang disampaikan ada ketidaksesuaian. Pertama, di Sipol itu ada 1.880 anggota. Setelah direkap ternyata ada 1.852, nah ini ada kekurangan 28," ujar Haryanto, di Kantor KPUD Kabupaten Bogor, Jumat (13/10/2017).

Haryanto menambahkan, selain itu, ketidaksesuaian juga ditemukan dari jumlah Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia menyebut, dari jumlah 1.880 anggota, baru 1.717 yang terdata memiliki KTA dan 1.710 yang menyerahkan KTP. Sehingga, masih ada kekurangan 163 KTA dan 170 KTP.

"Sehingga sesuai dengan ketentuan, apabila persyaratan tidak lengkap maka kita kembalikan. Masih ada kesempatan untuk mengembalikan dokumen sampai tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB," katanya.

Sejauh ini, sambung Haryanto, baru empat partai politik di Kabupaten Bogor yang melakukan penyerahan dokumen sebagai syarat Pemilu 2019 mendatang. Empat partai itu adalah Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI Perjuangan, dan Nasdem.

Dari empat partai itu, pihaknya juga mengembalikan seluruh dokumen ke partai masing-masing karena dinilai belum lengkap.

"Sampai hari ini belum ada yang lengkap. Semua dokumen yang diserahkan ke kami tidak sesuai dengan Sipol, jadi kami kembalikan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor Laode Albert Pribadi mengatakan, pihaknya akan secepatnya mengurus kekurangan dokumen untuk diserahkan ke KPU.

"Kami segera urus kekurangannya. Mudah-mudahan secepatnya sudah bisa dikembalikan lagi ke KPU," kata Laode.

Laode menjelaskan, pendaftaran hari ini serentak dilakukan di seluruh tingkat kepengurusan sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Kita datang untuk daftar Pemilu 2019. Tadi, DPP daftar di KPU Pusat jam 08.30 WIB dan diikuti serentak oleh 34 provinsi," pungkas dia.