Gubernur Jawa Barat Segera Tetapkan Status Siaga Banjir

Saat ini, lanjut Heryawan, pemerintah sedang melakukan evaluasi status siaga kekeringan yang sudah ditetapkan pada Agustus lalu.

"Perkiraan kita kekeringan itu akan sampai Oktober, tapi di akhir September sudah mulai hujan dan pada awal Oktober sudah banyak hujannya, nanti kita evaluasi status yang lama, kemudian kita hadirkan siaga bencana banjir dan longsor," kata Heryawan seusai menghadiri pertemuan dengan Delegasi Bisnis Timur Tengah (peserta Indonesia Middle East Update 2017) di Gedung Sate Bandung, Senin (9/10/2017).

Namun demikian, kata gubernur, jika di sebuah kabupaten/kota terjadi bencana alam dan langsung bisa ditangani oleh BPBD atau pihak terkait, maka tidak diperlukan penetapan status siaga atau darurat bencana.

Heryawan menyebutkan, Pemprov Jabar mengalokasikan dana tak terduga Rp 75 miliar setiap tahun. Dana tersebut untuk kepentingan penanganan bencana alam.

"Dan saya sering bilang Jabar itu aman soal logistik (bencana alam). Saya sadar penduduk Jabar itu banyak. Sebanyak 3.200 ton beras ada, insya Allah bencana di mana pun Insya Allah mitigasi bencana siap," katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Dicky Saromi mengatakan BPBD Jabar bersama BPBD Pangandaran telah melakukan berbagai upaya penanganan korban bencana banjir dan longsor.

Upaya yang dilakukan di antaranya mendirikan tenda untuk tempat penampungan sementara dan mendirikan dapur umum.

"BPBD Jabar telah mengirimkan bantuan berupa makanan instan siap saji, selimut, dan perlengkapan lainnya. Saat ini, kami masih terus di lokasi untuk mendata terus jumlah korban dan berbagai kebutuhan yang diperlukan semua korban bencana," kata dia.