NEWS
Salin Artikel

"Soal Pungli, Susahlah Membersihkan Kotoran kalau Sapunya Pun Kotor"

Sesuai Perpres 87/2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar disebutkan, saber pungli berfungsi memberantas pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik di kementerian/lembaga maupun pemda.

Sutrisno Pangaribuan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengatakan, Perpres tersebut sudah memberi peran yang jelas kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Namun hal itu tidak berjalan baik. Karena pemerintah, baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak serius melakukan pemberantasan pungli.

"Pemerintah tidak mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan tim saber pungli dan peran apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat sebagaimana diharapkan dalam Perpres tidak maksimal," tuturnya, Rabu (2/8/2017).

Begitupun dengan Pemprov Sumatera Utara, belum menjadikan pemberantasan pungli sebagai agenda penting. Bahkan hingga kini dirinya tidak pernah mendapat informasi peresmian sekretariat tim saber pungli, sehingga keberadaan tim ini tidak diketahui publik.

"Sebenarnya kita tidak terlalu terkejut ketika Polri menjadi lembaga peringkat kedua terbanyak dilaporkan banyak pungli. Ironinya karena Polri memegang peranan penting dalam pemberantasan ini," ucapnya.

Secara nasional, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Hal ini akan menyulitkan bersihnya praktik pungli di tubuh korps coklat ini.

"Soal pungli, susahlah membersihkan kotoran kalau sapunya pun kotor. Apalagi di Sumut ini," ujar dia.

Mengenai peran masyarakat dalam memberantas punglis, Sutrisno menjabarkan, dalam pasal 12 Perpres 87/2016, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli, langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.

Bentuk peran serta masyarakat bisa berbentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam memberantas pungli diatur oleh Menkopolhukam," tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebutkan, ada lembaga negara dan daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Enam daerah dengan laporan terbanyak pungli adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung.

Sementara 10 lembaga negara terbanyak laporan pungli adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan TNI.

https://regional.kompas.com/read/2017/08/03/08341151/-soal-pungli-susahlah-membersihkan-kotoran-kalau-sapunya-pun-kotor-

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.