Ditolak di SMA Negeri karena Sistem Zonasi, Siswa Ini Telepon Mendikbud

NUNUKAN, KOMPAS.com – Anggita, seorang siswa SMP di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telepon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Muhadjir Effendy mengeluhkan karut marut sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017 di wilayah perbatasan.

Kepada Muhadjir, Anggita mengadukan permaslasahnnay yang tidak diterima di SMA Negeri 1 Nunukan karena namanya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga milik ibunya.

”KK saya masih di Kota Bandung, masih Indonesia juga kan, Pak? Kenapa dibedakan? Jadi yang diterima yang hanya berdomisili di sini lebih dari 6 bulan. Tapi saya punya surat keterangan karena saya sudah tinggal di sini hampir 2 tahun,” ujarnya menirukan curhatannya kepada Muhadjir, Rabu (5/7/2017).

Mustika, orangtua Anggi, juga kecewa dengan PPDB tahun 2017 di Kabupaten Nunukan. Padahal dari sisi nilai NEM yang dimiliki anaknya mencapai 29,5. Sementara, nilai NEM terendah yang diterima di SMAN 1 Nunukan hanya 23,9.

Terkait nama anaknya tidak tercantum dalam kartu KK karena proses pengurusan perubahan KK yang rumit di Nunukan.

“Kelas II anak saya pindah ke sini karena hak asuh anak jatuh kepada saya setelah proses perceraian dengan suami. Nama anak saya masih tercantum di KK ayahnya di Bandung,” ujarnya.

(Baca juga: Heboh SKTM Palsu untuk Daftar PPDB "Online" di Jawa Tengah)

Puluhan orangtua siswa SMP yang tidak diterima di sejumlah SMA Negeri di Nunukan, Rabu siang, juga menggelar demo di Tugu Dwikora. Mereka menuntut penyelesaian polemik PPDB tahun 2017.

Tidak adanya sosialisasi terkait sistem zonasi membuat hampir 200 siswa lulusan SMP di Nunukan tidak diterima di SMA Negeri Nunukan.

Koordinator aksi demo yang juga Ketua LSM Pancasila Jiwaku, Mansyur Rincing, mengatakan, orangtua di Nunukan enggan mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta di Nunukan karena minimnya infrastruktur serta minimnya ketersediaan tenaga guru, ruang laboratorium dan perpustakaan.

“Kalau guru SD disuruh ngajar anak SMA karena minimnya guru, apa jadinya? Kami tidak keberatan anak kami sekolah di sekolah swasta asal pemerintah memberikan fasilitas sekolah swasta seperti di negeri, ada lab komputer, ada perpustakaan, gurunya mencukupi. Anak perbatasan juga mau pandai,” ujarnya.

Muhadjir, lanjut Mansyur, ketika dihubungi melalui telepon genggam, mengaku akan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat, untuk menyelesaikan segera karut marut PPDB tahun 2017.

Mansyur mengatkan, pihaknya akan melanjutkan aksi dengan menyegel sekolah jika karut marut PPDB ini tidak segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan.