SBY: Angka Kemiskinan Indonesia Relatif Cukup Tinggi...

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah serius mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.  Ia menilai, angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih terbilang tinggi.

"Angka kemiskinan relatif cukup tinggi. Di era saya dulu, tahun 2007 terus turun dan makin kecil. Dari 250 juta angka itu masih tinggi. Tugas negara dan kita semua bersama menurunkan angka itu," kata SBY di sela Safari Ramadhan di Semarang, Selasa (13/6/2017) petang.

SBY mengatakan, masalah mendasar bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Masalah itu juga terjadi di negara-negara lain.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016 adalah 27,76 juta jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk Indonesia.  Angka ini turun dibandingkan Maret 2016 sebesar 10,86 persen.

Baca juga: Tekan Kemiskinan di Bawah 10 Persen pada 2018, Apa Langkah Pemerintah?

Presiden RI keenam itu mengingatkan bahwa kesenjangan bisa muncul melalui pertumbuhan ekonomi negara. Ketika pertumbuhan naik, kesenjangan sosial juga melebar.

"Lalu ketimpangan (kesenjangan) sosial ekonomi. Ini penyakit negara emerging economy. 10 tahun lalu, rata-rata pertumbuhan 6 persen maka kesenjangan melebar," ujar purnawirawan TNI ini.

Lalu, bagaimana mengatasinya? Menurut SBY, tugas pengentasan kemiskinan utama adalah tugas negara dan pemerintah. Para pejabat negara disumpah untuk melakukan apa aja agar kemiskinan bisa dikurangi.

"Mengurangi kemiskinan itu pertama tugas negara dan Pemerintah," kata dia.

Demokrat pun mengingatkan Pemerintah agar metode penanggulangan kemiskinan tidak terus berorientasi pada sifat duniawi atau benda. Namun pengentasan harus mengangkat harkat dan moralitas mereka yang tidak mampu.

"Jadi bukan hanya serba benda, bukan infrastruktur, bukan hanya materi, tapi manusia. Tapi harkat dan martabat yang miskin dan belum mampu," ucapnya.

"Pengentasan kemiskinan dulu masif, saran kita jangan dikendurkan, apalagi dihilangkan," tambah dia.

Baca juga: SBY: Demokrat Tersinggung kalau Dianggap "Mualaf" dalam Menjaga Pancasila