Menristek Dikti: Jangan Ada Partai Politik di Dalam Kampus

KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan bahwa kampus harus bersih dari partai politik. Kehadiran partai dikhawatirkan bisa menyebabkan benturan.

"Jangan ada partai politik di dalam kampus karena nanti akan menyebabkan benturan," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Kampus tak hanya menjadi pusat pengembangan akademik, namun berpotensi melahirkan radikalisme. Dia memberi contoh teroris yang sudah dieksekusi mati, seperti Amrozi dan Imam Samudera juga awalnya dari kampus.

Nasir juga menyatakan tidak boleh ada gerakan atau organisasi berideologi tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus.

"Gerakan-gerakan ini dapat mengikis rasa cinta tanah air, memunculkan radikalisme dan intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.

Nasir menjelaskan bahwa Kemristekdikti telah mempersiapkan formula mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, paham radikal, dan intoleransi di kampus melalui program General Education.

Program di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) ini berusaha menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme. Kebhinnekaan harus dijaga dan dikembangkan lebih baik.

(Baca juga: Menristek Dikti: Jangan Khawatir, kalau Tak Mampu, Negara Akan Biayai)

Dia mendorong pimpinan perguruan tinggi agar mengawasi paham radikal dan intoleran di kampus karena akan merusak suasana akademis di perguruan tinggi.

Nasir meminta para rektor memetakan dan mengidentifikasi simpul-simpul gerakan di kampus yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan intoleransi di kampus.

Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa ada irisan antara gerakan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dengan gerakan terorisme yang marak di Timur Tengah.

Hal ini harus diwaspadai, lanjut dia, apalagi saat terjadi perubahan pola gerakan radikalisme dan terorisme yang awalnya konvergen menjadi divergen yang diindikasikan dengan kembalinya partisan terorisme dan radikalisme ke negara asal, termasuk Indonesia.

Wiranto menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah maraknya gerakan transaksional yang bertentangan dengan Pancasila.

"Posisi perguruan tinggi sangat strategis. Masa depan bangsa ini ada di kampus-kampus. Jangan sampai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke kampus," kata Wiranto.