Pemuda Adat Papua Desak Gubernur Lukas Minta Maaf

JAYAPURA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua mendesak Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meminta maaf atas tudingan ketidaknetralan Polri dalam Pilkada serentak di sejumlah kabupaten di Papua pada Februari lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Deky Ovide usai bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw serta Tim Khusus dari Mabes Polri di Jayapura, Senin (20/3/2017).

Baca juga: Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Papua Barat Ditunda

Deky mengatakan, Gubernur Lukas Enembe tidak memberikan teladan kepada masyarakat. Sebab, pernyataannya yang adalah pembunuhan karakter terhadap pimpinan Polri di Papua.

"Kapolda Papua adalah salah satu anak asli Papua yang berkarir dalam kepolisian. Tentunya beliau perlu berbagai pihak untuk pengamanan Pilkada di Papua," kata Deky.

Menurut Deky, institusi kepolisian sudah memposisikan diri sebagai lembaga negara yang netral dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Papua. Ia pun meminta Mabes Polri mengusut tudingan ini sehingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Pernyataan Gubernur harus disertai saksi dan alat bukti yang membuktikan institusi Polri terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Papua,” tegas Decky.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, dirinya sama sekali tak bermasalah dengan Lukas.

"Sampai saat ini saya masih berhubungan baik dengan beliau. Biarlah tim khusus dari Mabes Polri yang mengusut kebenaran informasi yang disampaikan gubernur. Tim ini telah berada di Jayapura sejak Sabtu kemarin," kata Paulus.

Baca juga: Dituduh Tak Netral, Kapolda Papua Sebut Tak Bermasalah dengan Gubernur