Konflik Angkutan Konvensional dan Online di Malang Sulit Diatasi

MALANG, KOMPAS.com - Konflik antara pengemudi angkutan konvensional dan angkutan online di Kota Malang, Jawa Timur, masih belum mengarah pada jalan keluar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diharapkan menjadi penengah atas konflik itu juga merasa kesulitan.

Ketiadaan aturan yang jelas terkait dua jenis mode angkutan itu membuat pemangku kebijakan tidak bisa mengambil tindakan tegas.

"Ini adalah sesuatu memang dari sisi bisnis lebih efisien, lebih murah. Itu harus diakui. Tapi ini juga menggoyahkan taksi konvensional yang mesti dicarikan jalan keluar. Sampai sekarang ketentuannya belum ada," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Batu, Selasa (7/3/2017).

Pria yang biasa dipanggil Gus Ipul itu mengatakan, kedatangan angkutan online merupakan sebuah keniscayaan atas berkembangnya teknologi. Meski demikian, keberadaan taksi konvensional tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hal ini telah menjadi tantangan di berbagai negara di dunia.

Menurut Gus Ipul, upaya satu-satunya yang bisa ditempuh adalah melakukan musyawarah dengan dua pihak yang bertentangan supaya mendapatkan jalan keluar.

"Kita harus musyawarah. Kita harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar," kata Saifullah Yusuf.

Mogok lagi

Sementara itu, sejumlah sopir angkutan kota di Kota Malang kembali melakukan aksi mogok massal. Mereka masih ngotot meminta ketegasan pemerintah untuk menutup angkutan online.

Karena tidak ada angkot yang beroperasi, sejumlah penumpang telantar. Kendaraan milik Satpol PP tampak mengangkut penumpang yang terlantar itu.

Sementara itu, di gedung DPRD Kota Malang masih berlangsung mediasi yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mediasi berlangsung tertutup. Para pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Begitu juga dengan wartawan.

Dalam mediasi yang diberlangsung pada Senin (27/2/2016) pekan lalu, sebetulnya sudah menemui kesepakatan antara angkutan online dan konvensional dengan menentukan sistem zonasi.

Sayangnya, kesepakatan itu dianggap tidak berlaku dan para sopir angkot kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang pada Senin (6/3/2017) kemarin.