Banyak Kepala Desa Ditangkap karena Program Prona, Asosiasi Kades Jatim Surati Presiden

SURABAYA, KOMPAS.com - Asosiasi kepala desa se-Jawa Timur melayangkan protes kepada Presiden Jokowi melalui surat atas banyaknya kepala desa yang ditangkap tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) dalam pengelolaan Program Agraria Nasional (Prona) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Heru Sulthon, salah satu koordinator asosiasi kepala desa se-Jawa Timur saat dikonfirmasi menjelaskan, para kepala desa cemas banyak rekannya yang ditangkap polisi karena mengelola program tersebut.

"Kita mengapresiasi program pemerintah yang bagus itu, kita bantu, tapi kita malah ditangkapi," katanya, Jumat (3/3/2017).

Dalam surat yang dikirim kepada Presiden Jokowi melalui menteri Desa, PDT dan Transmigrasi kemarin, kepala desa meminta payung hukum agar pelaksanaan program tersebut berjalan lancar di daerah, sehingga aparat desa tidak dibayang-bayangi ketakutan pada proses hukum.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kelompok kerja yang dibentuk kepala desa menghimpun dana dari pemohon untuk melengkapi syarat administrasi seperti pengadaan patok, biaya materai, pengukuran awal dan pemasangan patok dalam rangka penentuan batas tanah oleh pemerintah desa.

Kemudian, biaya foto kopi kelengkapan berkas (pemberkasan), honor panitia pengisian dokumen, biaya pembuatan akta PPAT atas Perubahan Hak Atas Tanah, dan biaya lain yang timbul akibat penentuan tanah (menghadirkan saksi untuk persetujuan batas).

"Ini tidak dianggarkan dan ditanggung oleh pemohon. Biaya ini yang disebut pungli oleh penegak hukum," jelasnya.

Yang dilakukan kepala desa, kata dia, sesuai arahan Badan Pertanahan Nasional dalam setiap sosialisasi yang digelar di daerah.

Kemarin, difasilitasi DPRD Jawa Timur, perwakilan kepala desa memberikan surat itu kepada presiden melalui menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.

"Kami minta deskresi agar kepala desa yang ditangkap karena program ini dibebaskan. Kami juga minta APBN memberikan anggaran pra-pengurusan program dan tidak dibebankan kepada pemohon," terang kepala desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo ini.