Dialog Merajut Persaudaraan Antarumat Beragama

BIMA, KOMPAS.com - Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar dialog lintas agama, Sabtu (25/2/2017).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor FKUB ini, hadir Kasubag Hukum dan KUB Kemenag NTB, Kepala Kemenag Kota Bima dan sejumlah elemen lainya. Sementara peserta melibatkan perwakilan ormas.

Ketua FKUB Kota Bima, Eka Iskandar mengatakan, dialog ini mengambil tema "Merajut Persaudaraan” dalam rangka mewujudkan Kota Bima yang aman dan rukun. Dialog ini bertujuan dalam rangka menjaga kerukunan antarumat.

“Kegiatan ini untuk memperlancar komunikasi antarormas, tokoh agama, budaya dan etnis. Menumbuhkan wawasan, sikap saling menghargai dan mempercayai di antara pemimpin maupun pemuka agama,” kata Eka dalam sambutannya.

Menurut Eka, sebagai forum yang menjadi wadah tempat berkumpulnya para tokoh agama dan elemen masyarakat, FKUB mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga kerukunan.

“Untuk memelihara kerukunan, kita menginventarisir kearifan-kearifan lokal yang dapat mendukung dan mendorong kerukunan umat beragama,” tuturnya.

Melalui dialog tersebut, diharapkan terjalin hubungan yang lebih harmonis antara pemimpin agama dari agama yang berbeda.

“Yang paling utama adalah meningkatkan keterbukaan, saling pengertian, saling mempercayai, serta saling menghargai di antara pemimpin agama,” kata Dia.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Bima, H Syahril mengatakan, pemerintah daerah maupun Provinsi NTB telah menyiapkan program khusus untuk mencegah potensi konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di wilayah itu.

“Sejauh ini Bima memang belum ada potensi yang mengarah pada konflik antarumat beragama. Tapi upaya pencegahan penting dilakukan untuk mengatasi munculnya konflik SARA,” kata Syahril.

Menurutnya, hal-hal yang dilakukan untuk mencegah konflik antarumat beragama, di antaranya memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan beragama dan menumbuhkan pemahaman pentingnya menjaga keberagaman keagamaan dalam bingkai NKRI.