Rano Karno-Embay Tuding Penyelenggaraan Pilkada Banten Tak Independen

TANGERANG, KOMPAS.com - Pasangan calon Gubernur Banten nomor urut 2, Rano Karno dan Embay Mulya, menuding penyelenggaraan Pilkada Banten tidak independen.

Kuasa hukum pasangan calon, Sirra Prayuna, membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dinilai struktur, sistematis, dan massif.

"Ribuan bukti pelanggaran kami temukan," ujar Sirra dalam jumpa pers di posko kemanangan Rano-Embay di Perumahan Moderland, Kota Tangerang, Jumat (17/2/2017).

Sirra mengatakan, dugaan pelanggaran yang pertama adalah keberpihakan Ketua KPU Tangerang yakni Sanusi Pane. Sebagai Ketua KPU, Sanusi tidak independen.

"Ketua KPU Kota Tangerang ini meng-upload foto pasangan nomor urut 1 (Wahidin Halim-Andika Hazrumy) ke (laman) Facebook-nya. Saya menduga ada transaksi kekuasaan atau motif tertentu. Harusnya KPU netral sebagai penyelenggara," ucapnya.

Kemudian banyak pelanggaraan yang ditemukan di Kota Tangerang. Bahkan kubu Rano-Embay meminta diadakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang.

"Kami menemukan suket palsu, angka kejanggalan jumlah pemilih, undangan atau formulir c6 palsu, formulir c1 palsu, dan penggelembungan suara," kata Sirra.

Dia mengklaim, pihaknya sudah memiliki data dan bukti dari tindakan pelanggaran tersebut.

Kubu Rano-Embay pun menyisir seluruh Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait ribuan pelanggaran itu.

"Kami akan ke Bawaslu untuk melaporkan ini," katanya.

Berita ini telah tayang di Warta Kota, Sabtu (18/2/2017), dengan judul: Rano-Embay Beberkan Pelanggaran Pilgub Banten