Inilah Modus Baru "Human Trafficking" di NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Langkah dan terobosan maju terus dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) Raymundus Sau Fernandes. Salah satunya yakni dengan mengungkap modus baru mafia human trafficking (perdagangan orang).

Modus baru itu kata Raymundus, yakni dengan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ke luar negeri dengan metode per orang.

Modus yang dipakai oleh para pelaku human trafficking kali ini dengan sistem yang baru, yakni kalau dulu perekrutan calon tenaga kerja secara berkelompok atau bergerombol. Tetapi sekarang ini jalannya per orang.

"Jadi nanti calon tenaga kerja itu akan dijemput di sejumlah titik tertentu,” kata Raymundus kepada sejumlah wartawan di Kupang, Minggu (15/1/2017) sore.

“Saya mengetahui modus ini beberapa waktu lalu, saat ada calon tenaga kerja asal Kabupaten TTU dibawa dari TTU sekitar pukul 3.00 Wita, dalam keadaan belum makan," kata dia.

Mobil yang ditumpangi calon tenaga kerja ini melaju dengan kecepatan tinggi agar secepatnya sampai di Bandara El Tari Kupang untuk selanjutnya terbang ke Jakarta. Namun begitu sampai bandara, si calon tenaga kerja ini malah pingsan. 

Saat calon tenaga kerja itu pingsan, lanjutnya, tidak ada yang seorang pun yang mendekat dan mengurusnya, termasuk sang perekrut. Melihat hal itu, Raymundus pun kemudian mendekati dan menanyakan dari mana dia berasal.

“Ternyata dia dari TTU sehingga saya kemudian tanya dia siapa yang membawa kamu. Dia pun tidak dia tidak tahu karena orang yang membawa dia sudah kabur, karena itu saya pun mengurusi dia dan memulangkan kembali ke kampung halamannya,” ungkap Raymundus.

“Ini adalah modus baru yang digunakan oleh pelaku human trafficking dan mereka akan selalu menggunakan metode baru untuk membawa orang untuk keluar NTT. Sehingga kita menekan ini lebih awal, maka kita buatkan balai latihan sesuai dengan ketrampilannya masing-masing,” sambungnya.

Setelah dilatih di balai dan dinyatakan telah lulus, maka akan diberikan sertifikat disertai alamat rumah lengkap dan nomor kontak calon tenaga kerja. 

Sehingga jika perusahaan tenaga kerja yang merekrut, tidak langsung ke desa, tetapi melalui pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja.

”Tentu akan ada kesepakatan antara perusahaan tenaga kerja dan pemerintah. Jika dokumen calon tenaga kerja belum lengkap maka akan dibantu oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.