Polemik Hukuman Mati Dominasi Pemberitaan HAM di Indonesia

BANDUNG, KOMPAS.com - Polemik hukuman mati menjadi isu terbesar Hak Asasi Manusia (HAM) yang disorot media sepanjang 2016. Pemberitaan mengenai isu HAM di media di Indonesia selama 2016 mencapai 26.333 berita.

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang mengatakan, pemberitaan polemik hukuman mati mencapai 20 persen dari ekspose isu HAM di media atau sekitar 5.152 pemberitaan. Dominasi isu hukuman mati ini masih belum bergeser sejak tahun 2015.

“Hukuman mati disorot sebagai persoalan HAM mengingat hukuman mati langsung menyentuh pada ‘jantung’ hak paling mendasar dari manusia yaitu Hak Hidup (rights for life)," ujar Rustika dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/12/2016).

Menurut Rustika, menguatnya ekspos hukuman mati mencapai puncaknya pada momentum kasus Freddy Budiman.

Berbagai pihak pendukung HAM, mendorong pemerintah mengkaji ulang penerapan sistem hukuman mati hingga menyuarakan moratorium.

Kasus terorisme dan separatisme, menjadi isu HAM kedua yang paling mendominasi pemberitaan media, yakni 17 persen atau 4.448 berita.

"Kasus terorisme dan separatisme juga secara aktif dikaitkan oleh media dengan kasus pelanggaran HAM," ungkapnya.

Menurut dia, cara-cara yang dianggap represif yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi sorotan tajam karena diklaim sarat akan pelanggaran HAM.

Kasus pelumpuhan kelompok teroris Santoso, misalnya, menjadi salah satu yang cukup intensif mendapatkan kritikan publik.

Isu HAM masa silam juga menjadi sorotan media pada 2016. Kedua kasus itu adalah Pembunuhan Munir dan Kasus Korban 1965.

Kasus pembunuhan Munir mendapat ekspose di media sebesar 12 persen atau 3.604 berita. Sedangkan, kasus korban 1965 sebanyak 11 persen atau 3.022 berita.

“Kedua kasus lama ini masih konsisten diangkat media karena dianggap belum menemui titik penyelesaian," tutur Rustika.

Ia mengungkapkan, kasus Munir masih menarik perhatian media bukan hanya dalam hal tuntutan menyelesaikan kasus, namun juga diramaikan dengan hilangnya dokumen TPF yang kemudian berujung pada saling lempar argumen antara elite pemerintahan SBY dan Jokowi.

Menurut Rustika, masih berlarutnya penanganan kasus Munir dipersepsikan media sebagai bentuk sisi lemah negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, kasus dugaan penganiayaan hingga merenggut nyawa Siyono juga tidak terlewatkan media. Kasus ini mengambil porsi 10 persen atau 2.210 berita.